La Via Campesina Desak PBB Segera Atasi Krisis Pangan

JAKARTA. Dari 11 – 16 Oktober 2010 ini, sidang pleno Komite Keamanan Pangan Dunia PBB diadakan di Roma, Italia. Perwakilan petani dari La Via Campesina juga hadir bersama perwakilan dari gerakan masyarakat sipil lainnya di dunia untuk meminta solusi nyata bagi krisis pangan dunia yang sudah semakin permanen.

Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina menyebutkan bahwa dalam pertemuan ini, pihak La Via Campesina juga akan  mendesak PBB segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah spekulasi komoditas pangan dan perampasan tanah.

“Perampasan tanah petani oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab semakin memperparah krisis pangan dunia, karena sumber-sumber produksi milik petani dirampas” ungkap Henry.

Sebelumnya, organisasi-organisasi akar rumput menyelenggarakan sebuah forum Organisasi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan dari 8-10 Oktober ini, –  juga di Roma – dan membahas usulan-usulan yang kemudian akan dipresentasikan ke Pemerintah dan PBB.

Dengan adanya reformasi Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) dari PBB, masyarakat dan organisasi sipil kini lebih permanen berkonsultasi, tetapi partisipasi penuh para produsen makanan skala kecil (baca: petani) masih belum dijamin.

“Saat ini kebijakan pangan kita dikendalikan oleh pandangan dari negara-negara donor kaya, lembaga-lembaga tidak demokratis seperti Bank Dunia, dan perusahaan pertanian multinasional dengan anggaran lobi selangit” tutur Henry yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).

Henry menambahkan, agenda CFS menunjukkan peningkatan kepentingan para pemodal besar akan pangan dan produk pertanian melalui perampasan tanah, berspekulasi dengan komoditas pangan, dan seringnya bahan pangan digunakan sebagai agrofuel (bahan bakar alternatif). “Spekulasi keuangan telah diakui secara luas sebagai penyebab utama dari krisis pangan pada 2007-2008 dan karenanya harus berhenti di tingkat internasional atau regional jika kita benar-benar ingin mencegah hal ini terjadi kembali“ tutur Henry.

Henry juga menggarisbawahi mengenai pengadopsian mekanisme untuk mengatur pasar pertanian yang selalu dikendalikan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan berbagai kebijakan perdagangan bebas regional lainnya.

“Selain itu, pencarian global untuk akuisisi besar lahan pertanian sama sekali tidak akan memperkuat produsen lokal dan hanya dapat memburuk akses mereka terhadap tanah dan karenanya harus dihentikan segera” papar Henry.

“CFS ini bisa menjadi ruang bagi pelaksanaan kedaulatan pangan, tetapi harus mampu menghadirkan solusi nyata dan mau mendengarkan suara petani kecil, serta tidak memberikan legitimasi bagi perusahaan-perusahaan raksasa yang berbasiskan keuntungan belaka” tambah Henry.