Organisasi tani menggugat WTO

Pertemuan wakil ormas tani dengan Perwakilan kelompok G 33 (Indonesia) di Jenewa, 20 oktober 2009

JENEWA. Our World is Not For Sale (OWINFS) mengadakan pertemuan dengan perwakilan organisasi petani dalam rangka menyikapi Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 7 WTO November mendatang pada tanggal 18-20 Oktober 2009. Pertemuan tersebut bertujuan menyediakan forum bagi petani dan ormas tani untuk membangun dan menentukan tema tuntutan secara nasional dan internasional untuk menggugat Putaran Doha, serta membangun strategi nasional dan internasional menuju KTM 7 WTO.

Selain itu, pertemuan tersebut membahas bagaimana melakukan pemuktahiran informasi bagi ormas tani tentang peran negara dalam negosiasi, prospeknya, dan skenario kesepakatan politik menuju KTM WTO dalam konteks krisis ekonomi dan pangan.

Achmad Ya’kub, Ketua Departemen Kajian Strategis SPI, berkesempatan bertemu dengan Erwidodo, duta besar Indonesia untuk WTO. Dimana Erwidodo menyatakan pemerintah Indonesia menyetujui analisis yang disampaikan dirjen WTO mengenai betapa pentingnya perdagangan multilateral dalam situasi krisis ekonomi global dan pangan saat ini. Padahal, petani Indonesia menginginkan bahwa pertanian dikeluarkan dari perundingan-perundingan WTO.

Deborah, koordinator kelompok kerja pertanian dari OWINFS menyatakan pemerintah-pemerintah anggota G 33 dan negara-negara berkembang lainnya harus mewaspadai berbagai kecurangan dalam negosiasi. Karena dalam berbagai mekanisme formula perjanjian yang ditawarkan negara kaya, selalu saja lebih banyak konsesi yang harus diberikan dari negara berkembang daripada apa yang mereka berikan.

Lebih jauh, Ya’kub mengatakan krisis disebabkan beberapa faktor salah satu diantaranya liberalisasi yang dipaksakan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Spekulasi dan liberalisasi terutama dalam praktek perdagangan komoditas pertanian dan pembukaan pasar negara-negara menghancurkan pasar dan harga domestik, mengancam kedaulatan pangan rakyat, serta membuat perdagangan pertanian makin tidak adil. Spekulasi dan liberalisasi semasa krisis dilakukan oleh pemain besar dan perusahaan transnasional besar, hal ini merugikan petani,” tutur Ya’kub.

Selanjutnya Ya’kub mengatakan dampak terbesar dari krisis ini dialami oleh petani dalam bentuk konsekuensinya adalah peningkatan pelanggaran hak atas pangan rakyat satu dari enam orang di dunia saat ini menderita kelaparan, dengan total angka kelaparan sekitar 1 milyar jiwa lebih di seluruh dunia.

“Semakin yakin dan teguh perjuangan kita. Secara nasional, untuk internal SPI praktek-praktek alternatif terutama dalam solidaritas dan reforma agraria, menuju kedaulatan pangan. Secara aliansi, SPI dapat menjadi merumuskan tema-tema perjuangan melawan WTO serta membangun dan menjalankan alternatif-alternatif rakyat bagi tata ekonomi dunia yang adil, dan kepada pemerintah Indonesia anggota SPI dapat melakukan demonstrasi, kunjungan, memberikan surat kepada delegasi untuk mengingatkan mandatnya dari masyarakat Indonesia, bukan dari perusahaan transnasional”, tandas Ya’kub.

Dengan posisi sebagai salah satu ketua sidang dalam KTM 7 WTO nanti dibulan November 2009, seharusnya Indonesia bisa mengambil posisi yang tegas dan kuat untuk memperjuangkan kepentingan petani kecil terutama di Asia. “Bukannya justru menjadi juru bicara bagi kepentingan negara-negara kaya”, ungkap Ya’kub.