Pemda Bengkulu Dukung Penuh Perjuangan Petani SPI

KEPAHIANG. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu mendukung penuh perjuangan petani-petani yang tergabung dalam Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Bengkulu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Bagian Kesra Pemda Provinsi (Pemprov) Bengkulu H. Cik Hasan Den yang mewakili Gubernur Bengkulu pada saat menghadiri rangkaian kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW SPI Bengkulu di Desa Tugurejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, Bengkulu (25-26 Januari 2014).

“Pemprov mendukung petani SPI dalam bertani, mengolah lahannya, demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bengkulu,” ungkap H.Cik Hasan Den saat memberikan pidatonya pada pembukaan muswil DPW SPI Bengkulu (25/01).

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Bengkulu Likwan Johari menyampaikan, tepat setelah prosesi pembukaan muswil, panitia menggelar dialog antara pihak petani dan pemerintah. Dialog diantaranya membahas konflik lahan antara PT. Sarana Mandiri Mukti dengan petani SPI di Desa Tugurejo dan Desa Air Sempiang. Konflik tersebut berkaitan dengan rencana penggusuran kebun-kebun kopi dan sayur petani oleh Pemerintah Daerah Kepahiang untuk lokasi tukar guling pembangunan gedung Sekolah Pertanian Pembangunan. Hal yang sama terjadi pada petani SPI basis Desa Tangsi Baru dan desa Lambau. Mereka terancam digusur dari lahannya, oknum perusahaan juga menanam kayu sengon di lahan persawahan milik petani. Selain itu dialog juga membahas konflik petani dengan BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam).

“Sebenarnya pada 24 September 2013 telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur kepada semua pihak khususnya Pemkab Kabupaten Kepahiang dan PT. SMM untuk menghentikan segala aktifitas serta kriminalisasi yang meresahkan petani. Namun petani masih kerap mengalami intimidasi,” ungkap Likwan.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu Sumardi menyampaikan agar para petani anggota SPI yang selalu dihantui oleh operasi kehutanan dan intimidasi oknum aparat untuk segera mempersiapkan data selengkap-lengkapnya. Selanjutnya data tersebut akan segera disampaikan kepadag ubernur untuk segera difasilitasi proses penyelesaiannya,  dan dilakukan proses usulan perubahan status kawasan menjadi hak kelola kepada Menteri Kehutanan dalam waktu dekat.

“Bapak-bapak ibu-ibu yg berkonflik dengan BKSDA di TWA (Taman Wisata Alam) silahkan siapkan semua data petani dan luas lahan yang dipertahankan oleh petani untuk diajukan usulan perubahan status kawasan. Kami juga telah melakukan proses pengajuan kepada BPN RI untuk redistribusi objek landreform kepada petani yang berlokasi di wilayah HGU PT.SMM, berkaitan dengan rencana ini semua data-data anggota dan luas lahan yang dikuasai anggota SPI telah disampaikan kepada Gubernur Bengkulu dan Bapak Gubernur juga telah buat surat ke BPN RI, ditargetkan oleh Bapak Gubernur Bengkulu dalam waktu dua bulan ini akan selesai,” papar Sumardi.