Peringatan Hari Buruh 2010, sebuah momentum untuk menyatukan gerakan rakyat

JAKARTA.  Lebih dari 10.000 massa buruh dari Jakarta dan sekitarnya melakukan aksi memperingati Hari Buruh Internasional pada pagi hingga sore tadi (01/05). Aksi yang ini dipusatkan di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Presiden RI. Massa buruh berasal dari puluhan organisasi buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang berbeda.

Ali Fahmi, Ketua Departemen Penguatan, Pengawasan dan Konsolidasi Organisasi Nasional SPI mengatakan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional ini dapat digunakan sebagai momen untuk menyatukan gerakan rakyat baik itu buruh, petani, nelayan, rakyat miskin kota, hingga mahasiswa. “Untuk ke depannya kita bisa lebih mengkonsolidasikan kekuatan gerakan rakyat sehingga nantinya kekuatan ini diharapkan memang benar-benar memiliki kekuatan politis yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang benar-benar pro rakyat kecil” ungkap Ali.

Sutrisno Sastromiharjo dari Serikat Buruh Indonesia (SBI) se-Jabodetabek mengungkapkan bahwa baik buruh dan petani harus bersatu membangun persatuan rakyat dan menjadi alat perjuangan politik bagi rakyat. Sutrisno menambahkan bahwa bahwa hal ini harus segera dilakukan karena kebijakan pemerintahan saat ini hanyalah berdasarkan kepentingan pemodal besar bukan kepentingan rakyat mayoritas.

“Hanya persatuan rakyat yang berani melawan kerakusan kaum modal yang akan membangun kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi rakyat mayoritas dan kemajuan peradaban yang bersandar pada kearifan lingkungan” kata Sutrisno.

Aksi memperingati Hari Buruh Internasional kali ini juga memiliki tuntutan umum yakni untuk menolak rencana revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Revisi UU ini sendiri sudah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional DPR Tahun 2010 ini.

“Intinya UU ini akan direvisi sehingga nantinya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan pemodal, seperti membebaskan sistem kerja outsourcing, menerapkan sistem kontrak pada semua jenis pekerjaan, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan lainnya yang akan semakin memeras rakyat kecil” tambah Sutrisno.