SPI Dorong Kedaulatan Pangan Jakarta melalui Urban Farming

Penguatan sistem pangan perkotaan menjadi salah satu tantangan penting bagi DKI Jakarta yang masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Berangkat dari kondisi tersebut, Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) melakukan audiensi di Kantor Gubernur DKI Jakarta dengan Gubernur Pramono Anung pada Jumat (10/7/2026) untuk membahas berbagai strategi memperkuat kedaulatan pangan Jakarta melalui urban farming, agroekologi, koperasi petani, hingga inovasi pengelolaan sampah organik.

Dalam audiensi tersebut, berbagai usulan yang disampaikan SPI mendapat respons positif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari pengembangan pertanian perkotaan, peluang kerja sama pemasokan pangan melalui koperasi, pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, hingga rencana uji coba teknologi pirolisis sebagai inovasi pengelolaan sampah organik.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menilai persoalan pangan di Jakarta perlu menjadi perhatian serius mengingat jumlah penduduk yang besar, sementara lahan pertanian yang tersedia semakin terbatas. “Persoalan pertanian ini menjadi penting mengingat penduduk Jakarta mencapai sekitar 11 juta jiwa. Di tengah lahan pertanian yang semakin sempit, kita harus memaksimalkan pertanian agroekologi melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming,” ujar Henry.

Menurut Henry, pengembangan urban farming perlu diiringi dengan penguatan koperasi sebagai penopang distribusi pangan di tingkat lokal. “Semakin banyak koperasi akan semakin baik. Di setiap kelurahan terdapat banyak tempat penjualan bahan pangan, sehingga perlu diimbangi dengan kehadiran koperasi,” katanya.

Gagasan pengembangan urban farming yang terintegrasi dengan pengelolaan sampah organik telah dipraktikkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Jayakarta di RW 03 Jatinegara Kaum, yang merupakan bagian dari jaringan SPI dalam pengembangan urban farming di Jakarta. Perwakilan KTH Jayakarta, Didi Suprijadi, menjelaskan bahwa masyarakat setempat mengembangkan urban farming sekaligus mengelola sampah organik untuk mendukung pertanian dan menjaga lingkungan.

“Saat ini kami terus mengembangkan kegiatan urban farming dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di lingkungan kami. Selain itu, kami juga mengelola sampah organik sebagai bagian dari upaya mendukung pertanian dan menjaga lingkungan,” ujar Didi.

Ia menambahkan, hasil pengolahan sampah organik tersebut dimanfaatkan sebagai pakan ayam petelur sehingga turut mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan di tingkat masyarakat.

Selain praktik urban farming, SPI juga memperkenalkan inovasi pengelolaan sampah organik melalui teknologi pirolisis dan rapid composter. Purwanto dari SPI menjelaskan bahwa teknologi tersebut merupakan bagian dari pengembangan bersama berbagai pihak, termasuk pilot project yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Pengembangan ini tidak hanya berfokus pada pembuatan alat, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Menurut Purwanto, teknologi tersebut lebih ekonomis dibandingkan teknologi pengolahan sampah yang telah tersedia di pasaran sehingga berpotensi diterapkan secara lebih luas.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan utama Jakarta adalah tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. “Kebutuhan pangan Jakarta hanya sekitar dua persen yang dipenuhi dari wilayah Jakarta sendiri, sedangkan sisanya dipasok dari luar daerah,” kata Pramono.

Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pengembangan urban farming di berbagai wilayah. “Urban farming di Jakarta memang masih dalam skala kecil, tetapi terus kami dorong, termasuk di Kampung Bayam dan hampir di seluruh wilayah Jakarta. Apabila terdapat rencana untuk mengembangkan program urban farming dan inisiatif serupa di Jakarta, silakan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pramono juga menyampaikan bahwa keterbatasan lahan menjadi tantangan dalam pengembangan pertanian maupun pengelolaan sampah di Jakarta. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang kolaborasi, termasuk kerja sama dengan BUMD Pangan untuk memperkuat pasokan pangan ke Jakarta.

Selain itu, usulan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan pengembangan teknologi pirolisis mendapat respons positif. Teknologi tersebut akan diuji coba di KTH Jayakarta sebagai langkah awal implementasi. Apabila hasilnya terbukti baik, model tersebut akan dikembangkan lebih luas untuk mendukung pengelolaan sampah organik sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan di Jakarta.