SPI Selenggarakan Munas I dan Rapat Pleno IV di Jakarta

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas), diikuti dengan rapat pleno di sekretariat pusatnya di bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 23 – 25 Agustus 2016.

Munas ini sendiri diikuti oleh unsur DPP, yang dihadiri oleh lebih dari setengah unsur Majelis Nasional Petani (MNP), bersama Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat (BPP) atau yang mewakilinya. Munas juga diikuti oleh lebih dari setengah unsur Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang sah, dimana setiap DPW dihadiri Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW )atau yang mewakilinya, bersama salah satu unsur Majelis Wilayah Petani (MWP).

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, Munas ini menjabarkan hasil Kongres IV SPI di Banten. Proses pengambilan keputusan dalam Munas ini dilakukan didasarkan oleh musyawarah mufakat.

“Mengacu BAB XIV Pasal 27 Anggaran Dasar SPI tentang Rapat Rapat Organisasi, dan mengacu BAB XV Pasal 46 ART SPI tentang Musyawarah Nasional yang merupakan rapat pengambilan keputusan tertinggi kedua organisasi Serikat Petani Indonesia (SPI),” kata Henry saat pembukaan Munas (23/08).

Munas yang bertemakan “Menggalang Persatuan Nasional – Gerakan Politik untuk Merebut Kedaulatan Rakyat” ini membahas beberapa hal seperti perkembangan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Henry Saragih menyampaikan, SPI menyambut baik hasil rapat terbatas Presiden Jokowi mengenai percepatan reforma agraria.

“Yang harus digarisbawahi adalah reforma agraria bukan hanya tentang sertifikasi tanah. Ini cukup penting,” katanya.

“Reforma agraria jauh lebih luas dan komprehensif, mengatur batas kepemilikan dan penguasaan lahan; mendistribusikan lahan terlantar sembilan juta hektar bagi petani kecil, petani penggarap, petani tak bertanah; mencegah dan menyelesaikan konflik agraria,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan Marsinem, anggota MNP asal Aceh. Ia menambahkan, petani SPI juga harus bersiap dengan reforma agraria dengan berproduksi dan mengolah lahannya untuk menegakkan kedaulatan pangan.

“SPI sudah punya kampung-kampung reforma agraria di berbagai wilayah. Insya Allah SPI siap, tinggal menunggu langkah kongkrit dari pemerintah saja setelah rapat terbatas tersebut,” tambah Ibu Marsinem.