Swasembada beras, petani tetap miskin

Pemerintah berhasil membuat swasembada beras, namun kehidupan petani tidak beranjak membaik. Meskipun langkah untuk berswasembada ini niatnya baik, tapi ada yang salah dengan cara melaksanakannya. Demikian benang merah yang disampaikan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta (15/10).

Menurut Henry, angka-angka statistik memang menunjukan kenaikan yang signifikan dalam produksi beras. Terhitung sejak tahun 2005 sampai 2008, produksi beras naik 2,7 persen per tahunnya dan produktivitas beras naik 4,7 persen per tahunnya. Namun ada yang mencurigakan, karena kenaikan terbesar disumbangkan pada saat injury time, yakni ketika kekuatan politik saling bersaing untuk jabatan pemilihan presiden yang lalu. Kenaikan produksi beras pada pada tahun 2007 dan 2008 yang mencapai masing-masing sebesar 4,76 dan 5,76 persen.

Lebih jauh lagi Henry menerangkan, kenaikan produksi beras yang signifikan di tahun-tahun terakhir ini, berkaitan erat dengan kenaikan subsidi pertanian yang menakjubkan. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2009 anggaran untuk benih ditingkatkan hingga 10 kali lipat. Sedangkan subsidi pupuk meningkat 4 kali lipat. “Kenaikan produksi bukan disebabkan meningkatnya produktifitas petani kita. Karena pemberian subsidi dijadikan instrumen politik untuk meningkatkan popularitas pemerintah yang berkuasa. Bila mana kekuasaannya sudah kukuh, bukannya tidak mungkin subsidi akan dikurangi lagi,” tutur Dia.

Henry juga menjelaskan, kenaikan produksi beras tidak menyejahterakan bahkan sebaliknya malah mungkin menggerus kesejahteraan petani. Dengan adanya beras yang melimpah di pasaran, harga beras jatuh. Saat ini saja harga di pasaran lebih dari Rp. 5000 jauh diatas harga Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Padahal HPP yang ditetapkan pemerintah pada akhir tahun 2008 sebesar Rp. 4600 sudah tergerus inflasi. Ini artinya, petani yang jumlahnya mencapai 25,6 juta keluarga telah menyubsidi orang kota dengan harga beras yang murah. Swasembada seperti ini tidak akan bertahan dalam jangka yang panjang. Lama-kelamaan petani tidak akan mendapatkan insentif yang cukup untuk menanam beras yang pada akhirnya produktivitas dan produksi beras akan melambat sementara itu konsumsi tetap melaju seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. “Inilah yang terjadi ketika orde baru berhasil melakukan swasembada pada tahun 1986 dan selanjutnya terpuruk lagi,” katanya.

Oleh karena itu, SPI mengusulkan agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk: Pertama, menaikan HPP terutama untuk Gabah Kering Panen (GKP) karena HPP yang sekarang sudah tergerus inflasi, petani membutuhkan insentif harga yang pantas dari hasil panennya.

Kedua, subsidi benih dan pupuk harus diberikan langsung kepada petani, bukan kepada industri pupuk atau industri benih seperti yang selama ini terjadi. Subsidi yang diberikan selama ini masih bias dan tidak secara langsung menyentuh petani. Subsidi pupuk, misalnya yang diberikan lewat industri pupuk kemungkinan besar digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar.

Ketiga, melaksanakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yakni untuk membagikan tanah kepada petani. Sebagian besar petani kita adalah petani gurem dengan rata-rata kepemilikan tanah para petani kita dibawah 0,5 hektar . Dalam keadaan tersebut pemerintah harus segera melakukan landreform atau redistribusi tanah kepada rakyat. Karena hampir semua negeri maju melakukan landreform dan berhasil menyejahterakan petaninya. Sementara itu, untuk mengurai kepadatan penduduk di pulau jawa, program transmigrasi harus kembali digalakan. Tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap petani miskin, maka pembangunan akan gagal mencapai tujuan asasinya seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Narasumber
Henry Saragih (Ketua Umum SPI) 08163144441