Impor Sapi, Jokowi Jangan Ikuti Kesalahan SBY

SURABAYA. Menyikapi fenomena tingginya impor daging menjelang lebaran sekaligus safari Ramadan, Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar diskusi bertemakan ‘Mafia Pangan di Dapur Bunda’ di Surabaya, Jawa Timur (25/06).

Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyayangkan langkah pemerintah Indonesia yang lebih memilih jalan impor sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Menurutnya, langkah impor yang diambil oleh pemerintah adalah keliru dan tergesa-gesa.

“Masih banyak cara lain yang bisa ditempuh, misalnya menghimbau rakyat untuk tidak tergantung dan banyak mengkonsumsi daging sapi, kan masi ada daging kambing, ikan laut, ayam, bebek dan lain sebagainya yang sumber proteinnya tidak kalah dengan daging sapi,” ungkap Henry Saragih  di Warkop Mbah Cokro Panjang Jiwo, Surabaya.

Henry melanjutkan, SPI meminta pemerintah untuk segera menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia yang sudah punya dasar hukum yang jelas.

“UU Pangan No. 18 Tahun 2012 dengan tegas menegaskan, pemerintah tidak boleh mengimpor pangan sepanjang bisa memproduksinya,” imbuhnya.

Henry melanjutkan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah menegaskan bahwa indonesia cukup sapinya, tapi kenyataannya suasembada sapi yang dibilang oleh pemerintah itu tidak berhasil.

“Malangnya mereka tidak mengkoreksi data riil berapa sesungguhnya sapi yang ada dan berapa kebutuhan kita yang harus terpenuhi,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Nurhad Zaini, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Timur. Menyambung penjelasan Henry Saragih, ia mengemukakan, sampai saat ini pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berjalan hampir 2 tahun cenderung tidak terbuka mengenai perkembangan program swasembada sapi.

“Kementerian Pertanian mengatakan ada peningkatan produksi sapi, tapi sampai saat ini daging sapi masih tetap impor,” ungkapnya.

Oleh karena, Nurhadi menambahkan, SPI mendesak pemerintah indonesia untuk sungguh-sungguh menjalankan program peningkatan suasembada sapi di Indonesia, dengan mendorong dan mengembangkan produksi sapi yang dipelihara oleh petani khususnya di pedesaan.

“Jangan sampai Jokowi-JK mengikuti kesalahan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY yang gagal total dalam program swasembada sapi,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Paguyuban Pedagan Daging Sapi Segar (PPDS) Jawa Timur Munthowif menyampaikan, adanya impor daging yg dilakukan pemerintah tidak mempengaruhi harga daging segar di pasar tradisional.

“Harga daging segar menjelang lebaran ada kenaikan kisaram Rp 20,000 ribu per kilogram, jadi impor daging yang dilakukan oleh pemerintah hanya mampu membuat pilihan harga daging kalau mau beku harganya bisa sesuai dengan arahan pemerintah, sedangkan harga daging segar tetap sebagaimana yang ditentukan pasar,” paparnya.