Aksi Petani SPI Tolak WTO di Berbagai Daerah

PADANG. Selain di Bali dan Jakarta, petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) juga melakukan aksi penolakan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Di Sumatera Barat, ratusan massa petani SPI melakukan aksi menolak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) 9 WTO di Padang (04/12).

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat Sukardi Bendang menyampaikan, di tengah gencarnya Indonesia melakukan perundingan-perundingan per­dagangan bebas, pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presdieden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seakan absen melihat persoalan pangan dan pertanian dalam negeri; seperti kasus pelanggaran hak asasi petani yang melibatkan korporasi yang hingga saat ini juga belum terselesaikan.

“Di tengah gencarnya perun­dingan-perundingan yang dil­a­ku­kan oleh pemerintah dalam perundingan WTO kami petani SPI di Sumatera Barat dengan tegas menolak WTO,” tegasnya.

Sukardi juga mengemukakan, melalui mekanisme WTO petani kecil akan semakin tidak diuntungkan oleh skema pasar dan liberalisasi pertanian.

“Jadi intinya WTO harus keluar dari pertanian,” ungkapnya.

Sementara itu, aksi yang sama juga dilaksanakan oleh gabungan petani dan pemuda di Medan, Sumatera Utara. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Utara bersama Yayasan Sintesa dan komunitas Sumatera Youth Food Movement (SYFM) melakukan aksi damai menolak WTO (04/12). Aksi yang dilaksanakan di pintu utama Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.ini diisi dengan orasi mengajak masyarakat menolak kehadiran WTO di Indonesia serta teatrikal.

M. Fahri Riza, selaku pimpinan aksi dalam orasinya menyatakan bahwa kehadiran WTO di Indonesia merupakan bagian dari agenda besar neoliberalisme serta upaya menjaga penjajahan di bumi Indonesia.

“Keberadaan WTO akan senantiasa membuat segala sektor pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi sangat kapitalistik, karena pertemuan tersebut juga diisi oleh negara-negara yang mengagungkan kapitalisme sehingga pengambilan keputusan dalam pertemuan tersebut tidak akan pernah memberikan manfaat kepada rakyat” katanya di depan puluhan massa aksi.

Ketua BPW SPI Sumatera Utara Zubaidah menyampaikan, tanpa WTO kesejahteraan petani kecil Indonesia akan lebih terjamin.

“Pemerintah seharusnya melakukan proteksi terhadap hasil pertanian Indonesia, sedangkan kehadiran WTO akan membuka pintu impor besar-besaran produk pertanian asing dan akan sangat mengecilkan petani” ungkapnya.

Direktur Yayasan Sintesa Lisdayani menegaskan kehadiran WTO sangat tidak sesuai dengan cita-cita kedaulatan pangan Indonesia karena pemenuhan kebutuhan pangan akan terus bergantung pada produk impor, bukan hasil pertanian lokal.

Sementara itu, Afgan Fadilla selaku Koordinator SYFM menyatakan, sektor pertanian merupakan sektor yang tidak boleh diisi oleh kepentingan modal karena akan berimbas kepada ketertindasan masyarakat tani terkhusus petani kecil.

Sementara itu, aksi penolakan WTO juga terjadi di provinsi-provinsi lain di Indonesia.