Ancaman Perampasan Tanah di Tengah Pertemuan Menteri Pertanian G20

JAKARTA. Pertemuan para menteri pertanian negara G20 tengah berlangsung dari tanggal 22-23 Juni 2011 di Paris, Perancis.

Sayangnya, G20 sesungguhnya tidak memiliki otoritas dan bukanlah forum yang memiliki legitimasi untuk “mendikte” kebijakan negara-negara di dunia, apalagi kebijakan yang sangat krusial seperti pangan dan pertanian. G20 hanyalah forum informal 20 “negara terkaya” dunia, yang sejak tahun 1999 mencoba mengatur perekonomian global—berusaha membangkitkan kembali kebijakan-kebijakan kapitalistik-neoliberal dari krisis ke krisis. Secara total mereka mengklaim bahwa mereka memiliki anggota dari semua benua, perwakilan dari dua-pertiga penduduk dunia dan sembilan puluh persen Produk Nasional Bruto dunia (PNB). Di belakang G20 berdiri perusahaan-perusahaan transnasional: Bank-bank besar, spekulan pasar, hingga perusahaan agribisnis raksasa.

Pertemuan ini rencananya akan membahas tentang spekulasi dan volatilitas harga pangan. Namun gagal menyepakati mengenai aturan spekulasi dan subsidi biofuel. Bahkan ketika desakan untuk mengetatkan regulasi di G-20 semakin menguat, Bank Dunia bekerjasama dengan JP.Morgan mengeluarkan instrumen pendanaan baru dikhususkan bagi negara berkembang, instrumen untuk lindung nilai (hedging) komoditas pertanian tersebut bernilai total 400 Juta USD, masing-masing berasal dari Bank Dunia (200 juta USD) dan JP.Morgan (200 juta USD). Jelas ini solusi yang salah, alih-alih mengetatkan regulasi terhadap Bank-bank besar dan hedge fund yang selama ini menyebabkan krisis harga pangan, Bank Dunia lewat salah satu lembaga sayapnya yaitu International Finance Corporation (IFC) justru bekerja sama dengan spekulan pangan seperti JP. Morgan untuk mentransfer pola spekulasi yang sama ke negara berkembang.

Hal ini disebabkan kegagalan pemahaman dan kesalahan diagnosa negara-negara terkaya dunia tentang masalah pangan dan pertanian ini telah berlangsung lama, yakni secara sederhana hanya menghubungkan kurangnya stok pangan dengan fenomoena krisis harga saat ini.

Sebagai tambahan, untuk menggenjot produksi, G20 telah mendukung terjadinya fenomena pencaplokan tanah (land grabbing) seperti yang terjadi di banyak negara di dunia—melibatkan lebih dari 45 juta hektar lahan. G20 bersama Bank Dunia juga menerbitkan prinsip Responsible Agricultural Investment (RAI) yang mendukung pencaplokan tanah di seluruh dunia. Jika hal ini diimplementasikan, petani di pedesaan jelas akan rugi dan tanah akan semakin berpotensi dikuasai oleh kaum pemodal dan produsen besar.

Masalah kedua yang mendesak adalah pengaturan rantai perdagangan dan pasar pangan dan pertanian. Jika produk pangan dan pertanian tetap dimasukkan ke dalam pasar komoditas, transparansi pasar dan informasi mengenai hal ini tidak akan cukup. Butuh larangan dan sanksi untuk pelaku perdagangan dan pasar pangan dan pertanian jika melakukan spekulasi—dan pelaku-pelaku ini harus tunduk pada hukum hak asasi manusia, terutama hak atas pangan yang berlaku secara internasional. Kita harus belajar dan mengantisipasi fenomena krisis finansial global tahun 2007-2008 dimana perusahaan hedge fund dan bank raksasa tidak dihukum karena melakukan spekulasi terhadap pasar perumahan dan komoditas lainnya. Perusahaan agribisnis raksasa, hedge fund dan bank yang melakukan spekulasi pangan dan pertanian harus dapat dikendalikan serta akuntabel terhadap hak asasi manusia. Lagi pula, mereka yang mendapatkan keuntungan sangat besar terutama saat krisis harga pangan tahun 2008[1]

Berry Nahdian Forqan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia,  +628125110997 )