Bebaskan Petani yang Ditangkap, Petanilah yang Menjaga Kelestarian Alam

JAKARTA. Berdasarkan laporan yang kami terima,  telah terjadi penangkapan terhadap 13 orang petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Sungai Jerat, Batanghari, Jambi pada kamis (18/10/2012) oleh polisi hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan aparat Brimob Jambi.

Menurut Ketua Departemen Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah, peristiwa penangkapan terhadap 13 petani tersebut dilakukan oleh aparat polisi yang menggunakan tutup kepala seperti ninja dengan menggeledah rumah serta menangkap para petani secara paksa.

“Hal ini menambah daftar panjang pelanggaran Hak Asasi Petani dalam penyelesaian konflik agraria, dengan upaya kriminalisasi terhadap perjuangan petani yang sedang menuntut hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) setelah Mesuji Lampung, Bima NTB dan Ogan Ilir Sumsel,” ungkap Ruli di Jakarta pagi ini (19/10).

Ruli juga menyampaikan, para petani yang sudah hidup lama di areal eks HPH Asialog, sejak tahun 2010 berkonflik dengan PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia (REKI). Sementara PT REKI tidak menghargai upaya penyelesaian konflik agraria yang sedang berjalan selama ini dilakukan oleh petani baik melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi sampai kepada Kementerian Kehutanan RI, dengan selalu melakukan tindakan provokasi dan premanisasi. Bahkan PT. REKI telah menunjukan sikap arogansi, yaitu telah memaksa aparat Kepolisian dan Polhut untuk menggunakan pendekatan hukum dan keamanan dengan melakukan penangkapan danpenahanan terhadap petani.

“Logikanya itu, masyarakat (baca:petani) tidak akan merusak hutan karena sama saja dengan merusak diri sendiri, karena mereka itu hidup dari hutan. PT  REKI yang datang belakanganlah yang bertindak seakan pemilik mutlak hutan disana padahal itu khan hanya konsesi, dengan dalih konservasi mereka pun ingin mengusir masyarakat dan melakukan tindakan yang berlawanan dengan dengan adat-adat masyarakat sekitar,” tegas Ruli.

Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jambi Sarwadi Sukiman, tuduhan PT REKI yang mengatakan petani anggota SPI merambah hutan sama sekali tidak benar.

“Kami disana justru menanami areal hutan dengan tanaman keras seperti tanaman karet, pala, jelutung dan lainnya yang sesuai dengan skema kehutanan dari Kementerian Kehutanan yang bernilai ekonomis bagi kami para petani, kami juga mendampingkannya dengan tanaman pangan untuk kami konsumsi sehari-hari. Jadi kami justru melestarikan hutan sekaligus bisa mengambil nilai ekonomis dari hutan, anak-anak kami jadi bisa bersekolah dengan layak,” papar Sarwadi tadi pagi (19/10) dari Laos yang saat ini sedang mengikuti forum AEPF 9 (Asia-Europe People’s Forum) yang salah satunya juga membahas mengenai permasalahan REDD .

Oleh karena itu, Agus Ruli menambahkan sudah seharusnya petani yang ditangkap langsung dibebaskan saja dan tidak terus dikriminalisasi karena petanilah yang berperan dalam melindungi kelestarian alam.

“Kami juga meminta pemerintah melalui Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan RI, untuk segera membentuk tim penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi, yang dihadapi petani di wilayah kawasan hutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi petani,”  tambah Ruli.

Kontak Lebih Lanjut:

Agus Ruli Ardiansyah (Ketua Departemen Polhukam SPI) 0878 2127 2339