Daulat Perempuan Untuk Pangan yang Sehat

LIMA PULUH KOTA. Kehidupan sosial kaum perempuan Minangkabau terlindungi oleh sistem kekerabatan matrilineal. Secara budaya mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat dalam keluarga, dan secara ekonomi memperoleh hak atas rumah, sawah ladang serta sumber-sumber ekonomi lainnya. Perubahan sosial terjadi secara perlahan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat  pedesaan Minangkabau akibat diterapkannya sistim liberal di sektor pertanian. Lunturnya nilai adat dan budaya, semakin renggangnya hubungan kekerabatan. Sumber-sumber ekonomi seperti sawah ladang yang semakin sempit dan kemiskinan tidak mengangkat kedudukan dan peran perempuan pedesaan, baik secara sosial budaya, ekonomi dan politik.

Eksploitasi petani perempuan  dalam berproduksi di sektor pertanian berdampak pada pemenuhan gizi, kesehatan dan reproduksi perempuan. Beban kerja mulai dari mengurus rumah tangga dan bekerja di lahan pertanian terkadang petani perempuan sering lupa dengan kesehatannya, tak jarang dari mereka juga terpapar pestisida.

Melihat hal ini, Badan Pengurus Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar sarasehan dan pertemuan petani perempuan SPI se-Sumatera Barat pada 8-9 Maret 2012.

Sukardi Bendang, Ketua BPW SPI Sumbar menyampaikan bahwa acara ini juga sekaligus memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret, tiap tahunnya.

“Acara ini bertujuan untuk meningkatkan  kemampuan kepemimpinan dan kemampuan pengorganisasian kader petani perempuan SPI, membangun pemahaman dan menambah wawasan petani perempuan atas posisi dan perannya dalam keluarga, organisasi dan pertanian, serta munculnya pemahaman tentang pemenuhan gizi keluarga, jaminan kesehatan bagi petani dan ibu melahirkan serta penolakan kekerasan terhadap perempuan,” papar Sukardi.

Sementara itu, Wilda Tarigan, Ketua Departemen Petani Perempuan Badan Pengurus Pusat (BPP) SPI yang juga hadir dalam acara ini menyampaikan bahwa 65% dari aktfitas pertanian disumbang oleh petani perempuan. Akan tetapi, arah kebijakan pertanian pro modal terus berlangsung sejak masa orde baru hingga saat ini semakin menghancurkan hak pengelolaan dan kearifan pangan lokal petani perempuan. Ketergantungan pada penggunaan pupuk kimia, pestisida dan bibit impor  membuat semakin mempersulit petani mengembangkan pengetahuan pertanian berwawasan alam. Keahlian perempuan tentang teknologi pertanian alami pun hilang, termasuk keahlian perempuan untuk mengolah pangan yang sehat untuk keluarga pun terus digerus. Saat ini, makanan yang tersajikan di keluarga cenderung bukan merupakan pangan yang sehat, bahkan sudah tidak diproduksi oleh petani lagi. Pangan tersebut bisa didatangkan jauh dari daerah lain, berupa pangan import, akibatnya pola konsumsi keluarga pun ikut berubah.

“Kini, para ibu akan sangat mudah menyajikan mie instant untuk buah hati dan keluarganya ketimbang mengolah panganan dari bahan singkong, ubi maupun jagung,” ungkap Wilda.

Wilda juga mengungkapkan bahwa di sisi lain, petani terus tergusur oleh semakin menguatnya perluasan lahan perusahaan perkebunan. Persoalan minimnya lahan, impor benih, cekokan pangan impor dan tingginya biaya produksi memaksa petani perempuan bekerja ektra sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja diladang dan buruh di sektor pertanian. Eksploitasi petani perempuan  dalam berproduksi disektor pertanian semakin berdampak pada minimnya pemenuhan gizi, kesehatan dan reproduksi perempuan.

“Kondisi ini mengingatkan kita, kaum petani perempuan,  untuk mengembalikan hak dasar  petani perempuan sebagai produsen pangan dan pemangku pengelola pangan keluarga. Petani perempuan harus berjuang untuk menghidupkan kembali tata pertanian pangan yang diswasembada dari lahan pertanian dan lingkungannya sendiri, serta merebut kembali tata kelola pangan yang sehat untuk keluarga petani,” jelas Wilda yang juga berperan sebagai narasumber dalam acara ini.

Dia juga menambahkan bahwa“para petani  perempuan tangguh”  harus mengorganisir diri memperjuangkan hak – hak dasar sebagai pemilik dan pengelola pertanian sebenarnya.

“Kita tidak akan rela tanah- tanah pertanian kita dilepas dan dikuasai oleh pihak-pihak asing, apalagi dengan dalih investasi akan membuka lapangan pekerjaan (investor/pemodal). Melalui organisasi tani, petani perempuan harus meningkatkan kapasitas dan perjuangannya dalam menegakkan hak-hak petani. Petani perempuan aktif meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya melalui pendidikan dan pelatihan yang secara regular dilakukan organisasi,” tambahnya.

Sementara itu, acara yang diselenggarakan di Pusdiklat Pertanian SPI Sibaladuang, Nagari Sungai,Kamuyang, Kec. Luhak, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat ini diikuti oleh ratusan petani perempuan SPI se-Sumatera Barat. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintahan seperti Kepala Dinas Kesehatan Kab. Limapuluh Kota, penggiat LSM, tokoh masyarakat, hingga para akademisi.

Irma Yani, staf La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) regional Asia Tenggara dan Asia Timur menyampaikan bahwa kebijakan neoliberalisme membuat perusahaan-perusahaan yang menjadi pengendali di bidang pertanian yang membuat kehidupan petani semakian buruk. Karena buruknya situasi di pedesaan memaksa petani-petani lelaki dan wanita keluar dari desa dan bekerja di luar negeri dengan upah murah dan rawan mengalami kekerasan.

“Hantaman krisis yang di hadapi sejak 2008, krisis pangan, krisis finasial, krisis iklim membut kondisi petani perempuan semakin sulit. Perempuan tetap harus menyediakan pangan kelurga, membantu mempersiapkan lahan, panen dan bahkan penjualan hasil panen. Selain itu juga merawat dan mengasuh anak dan kelurga besar,” sebutnya.

Irma juga menambahkan bahwa sejak tahun 2008, La Via Campesina mengusung kampanye hentikan kekerasan terhadap perempuan, yang sampai sekarang kampanye ini masih berjalan.

“Untuk melaksanakan kampanye ini dilibatkan juga laki-laki agar dicapai tujuan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan,” tambahnya.