Hari Tani Nasional ke-51, Negara Disandera Perusahaan-Perusahaan Besar

JAKARTA. Saat ini ada kesan bahwa pemerintahan RI didikte oleh korporasi-korporasi besar, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden SBY cenderung tidak berpihak kepada petani (baca:rakyat). SBY juga terlalu sibuk menyoroti masalah korupsi sehingga melupakan hal konkrit yang terjadi di masyarakat kecil, seperti butuhnya petani akan tanah untuk melakukan kegiatan produksi.

Setidaknya hal inilah yang disampaikan oleh Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam puncak perayaan Hari Tani Nasional ke-51 di depan istana negara, di Jakarta, pagi tadi (24/09).

Di depan hampir sepuluh ribu massa petani SPI, Henry juga menyampaikan bahwa seharusnya SBY segera membagikan tanah kepada petani kecil melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang sudah dicanangkannya sejak 2007 yang lalu.

Setelah menyampaikan 16 tuntutan petani SPI pada Hari Tani Nasional kali ini, perwakilan massa aksi yang dipimpin oleh Henry Saragih akhirnya diterima oleh Felix Wanggai (Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah) dan Daniel Sparingga (Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik) di dalam istana negara.

Dalam dialog tersebut Henry merangkum ke-16 tuntutan SPI tersebut menjadi enam hal pokok yakni: agar Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang reforma agraria, menghentikan food estate dan pertanian berbasiskan korporasi, mengembangkan pertanian yang ekologis dan ramah lingkungan, menghentikan impor pangan, mengembangkan koperasi petani dan mengembalikan fungsi BULOG, serta memberi peran yang besar bagi organisasi petani dalam pelaksanaan program pertanian pemerintah.

“Sebenarnya pemerintah SBY sudah punya beberapa program pertanian yang bagus seperti Go Organic 2010 dan PPAN tapi tidak jelas bagaimana pengimplementasiannya di lapangan, pemerintah juga sering keliru dalam menerapkan kebijakan pertanian seperti niatan untuk menyewa lahan petani untuk ditanami padi melalui konsorsium BUMN, walaupun akhirnya niatan ini diurungkan,” ungkap Henry pada saat dialog dengan kedua staf presiden tadi siang.

Menanggapi hal ini, Daniel Sparingga menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini sangat berkomitmen untuk memajukan dan mensejahterakan kaum tani, khususnya petani kecil dan tak berlahan.

“Presiden komitmen untuk mendukung kaum tani seperti keluarnya beberapa program seperti yang disebutkan oleh Pak Henry tadi. Jadi saya juga ingin tanya, ini sumbatnya dimana ya? Apakah di instansi-instansi tertentu? Saat ini cukup banyak aktor yang duduk di pemerintahan,” ungkap Daniel.

Selanjutnya Daniel juga berjanji akan membawa tuntutan petani ini ke dalam sidang kabinet minggu depan, karena ini juga merupakan masukan kepada pemerintah.

”Saya akan sampaikan tuntutan para petani SPI kepada Presiden, saya juga mengajak SPI dan organisasi petani lain untuk mengawal program-program pemerintah yang memang bagus untuk kesejahteraan petani kecil, dan juga melaporkan apabila program ini dihambat,” tambahnya.

Sementara itu, Velix Wanggai mengakui bahwa saat ini negara disandera oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini contohnya dapat terlihat dengan banyaknya lahan pertanian dan perkebunan yang menganggur yang tidak dipergunakan oleh perusahaan namun juga tidak diserahkan kepada rakyat (baca: petani) untuk kemudian diolah sehingga mampu menghasilkan.

Gunawan dari Indonesia Human Right Commission for Social Justice (IHCS)  ini menambahkan bahwa perlu juga dibentuk komisi Ad Hoc khusus untuk penyelesaian konflik agraria yang hingga saat ini belum ada di Komnas HAM.

Selain diikuti oleh setiap Ketua SPI Cabang di Jawa Barat dan Banten, dialog dengan staf khusus Presiden ini juga dihadiri oleh perwakilan dari organ pendukung aksi nasional Hari Tani Nasional ke-51 ini.