Deklarasi Nasional, Satu Abad Kejahatan Korporasi Sawit Di Indonesia

DEKLARASI NASIONAL, SATU ABAD KEJAHATAN KORPORASI SAWIT DI INDONESIA

Komersialisasi sawit di Indonesia dimulai sejak tahun 1911. Seiring berjalannya waktu, komersialisasi berkembang ke arah kapitalisasi perkebunan melalui ekspansi yang massif  terutama 10 tahun terakhir ini. Ekspansi tersebut dipicu oleh tingginya permintaan pasar global Crude Palm Oil (CPO) baik untuk keperluan produk bahan makanan, aneka produk kosmetik maupun  energi (agrofuel).

Ekspansi sawit mendapat dukungan lembaga keuangan internasional yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan pemerintah dengan dalih peningkatan devisa negara, mengatasi krisis ekonomi, pengangguran dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Saat ini luas perkebunan sawit mencapai 7,9 juta hektar, dengan komposisi ke pemilikan  65% dikuasai oleh korporasi dan 35% oleh non korporasi atau petani berdasi.  Kekuatan korporasi  dalam kerangka ekspansi, memperoleh dukungan  dari 20 bank besar di dunia antara lain Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB) yang mengakibatkan hilangnya hak hidup masyarakat dan terjadinya kerusakan hutan, hancurnya ekosistem, krisis pangan dan air bersih, serta hancurnya budaya kolektif masyarakat adat.

Investasi korporasi hanya membawa derita bagi rakyat Indonesia, kerakusan industri ekstraktif, telah mematikan DAS, merusak hutan primer, lebih dari 5.000 DAS yang berada di Kawasan Taman Nasional mati akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Banjir terus meningkat pengungsi setiap tahun semakin bertambah dan meluas. Sementara para pengusaha perkebunan kelapa sawit yang tergabung di dalam GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) hanya ingin merampas dan menguasai sumber-sumber agraria. Pemerintah telah melalaikan tugasnya untuk melindungi warga negaranya, yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Argumentasi bahwa ekspansi sawit akan menyerap tenaga kerja (buruh) dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan merupakan suatu kebohongan. Asumsi hitungan pemerintah dan korporasi yang menyebutkan bahwa  20 juta hektar  lahan perkebunan akan  menyerap sekitar 10 juta buruh sangatlah jauh dari kenyataan. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa dalam 100 Hektar lahan hanya menyerap sekitar 22 orang tenaga kerja sehingga dengan demikian dengan 20 juta Hektar hanya menyerap 4,4 juta buruh.

Praktek Kuli Kontrak dibangkitkan kembali dalam  bentuk baru yaitu Buruh Harian Lepas (BHL),  dan tukang berondolan yang bekerja setiap hari tanpa jaminan kerja bahkan tanpa ikatan kerja yang jelas serta tidak memperoleh jaminan sosial sebagai pekerja meskipun sumbangan mereka sangat besar dalam upaya menunjang proses produksi perkebunan.

Korporasi sawit melahirkan konflik agraria terutama konflik lahan sebagai dampak kapitalisasi perkebunan. Konflik lahan  merupakan warisan kolonial perkebunan yang hingga saat ini masih terus berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menjamin masa waktu 95 tahun bagi korporasi untuk menguasai lahan dengan tidak ada pembatasan yang jelas. Hal ini jelas-jelas merupakan kebangkitan kembali kebijakan jaman kolonial yaitu onderneeming ordonatie dan agrarichst wet 1870 yang menjamin penguasaan lahan selama 75 tahun, padahal substansi dan kenyataan aturan kolonial ini sudah dikoreksi oleh UUPA. Akibatnya tidak hanya kondisi kolonialisme muncul kembali, petani miskin yang memperjuangkan tanah dan penghidupannya dari korporasi sawit pun tergusur, mereka malah seringkali di kriminalisasi. Hal ini disebabkan kemenangan korporasi sawit yang mengakibatkan seluruh wilayah republik ini dapat ditanami dengan tanaman perkebunan tanpa syarat yang mutlak.

Daya  bertahan dan daya berkembang petani  pangan di sekitar perkebunan sawit  menurun dan bahkan terancam hilang. Pertanian pangan secara besar-besaran berganti menjadi perkebunan sawit. Akibat konversi dari tanaman pangan ke tanaman sawit menyebabkan luas lahan tanaman pangan berkurang secara signifikan yang mengakibatkan hancurnya kedaulatan pangan. Bahkan, rakyat nelayan juga terancam kehilangan mata pencahariannya karena hutan bakau tempat ikan berkumpul saat ini secara besar-besaran digantikan dengan perkebunan sawit.

Dalam menyikapi kejahatan korporasi kapitalisasi perkebunan sawit, kami Forum Masyarakat Sipil Indonesia  yang tergabung dalam Konferensi Alternatif Satu Abad Sawit menyatakan sikap:

  1. Hentikan ekspansi perkebunan sawit.
  2. Cabut Undang Undang  Nomor 18 tahun 2004  tentang Perkebunan  dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
  3. Mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah rakyat yang dirampas oleh korporasi perkebunan sawit dan menyerukan kepada rakyat untuk merebut kembali tanahnya yang dirampas oleh korporasi sawit.
  4. Pemerintah harus menyediakan lahan untuk pertanian pangan.
  5. Mendesak kepada Bank Internasional, Bank Nasional dan Bank Asing untuk menghentikan kredit kepada korporasi dalam rangka ekspansi sawit.
  6. Menghentikan sistem perbudakan modern yaitu buruh murah dalam bentuk Buruh Kontrak, Buruh Harial Lepas di industri perkebunan kelapa sawit.

Medan, 28 Maret 2011

Yang Menandatangani:

  1. Wagimin (Serikat Petani Indonesia)
  2. Gindo Nadapdap (Perserikatan KPS)
  3. Diapari Marpaung (Lentera)
  4. Ranto Sibarani (Perkumpulan KOTIB)
  5. Syahrul Isman (Walhi Sumut)
  6. Indriaswati Ningrum (ELSAM)
  7. Wahyudi (BITRA Indonesia)
  8. T.R. Arif Faisal (SAHDAR)
  9. Abednego Tarigan (Sawit Watch)
  10. Bekmi Darusma S (ELSAKA)
  11. Achmad Taufiq (Sintesa)
  12. Muhrizal (Kontras Sumut)
  13. Leli Zailani (HAPSARI)
  14. Petrus Nainggolan (PBHI Sumut)
  15. Dimpos Manalu (KSPPM)
  16. Maruli Sitorus (SPKS Monang)
  17. Ringo (Petra)
  18. Nuriono (LBH Medan)
  19. Idham Arsyad (KPA)
  20. Harun Nuh (BPRPI)
  21. Dana Tarigan (Jala)
  22. Lely Khainur (Gemawan Kalbar)
  23. Isal Wardana (Walhi Kaltim)
  24. Rukiah (Setara Jambi)
  25. Budi Arianto (JKMA Aceh)
  26. Susanto (Jikalahari Riau)
  27. Septer Manufandu (FOKKER LSM Papua)
  28. Edi Surianto Purba (YPMP)
  29. Maruli Marpaung (Formatsu)
  30. M.H. Roem (WABPIS)
  31. Saurlin Siagian (Bakumsu)
  32. (JPIC MSC)
  33. Longgena Ginting (UEM)
  34. Joko Arif (Green Peace)
  35. Witoro (ADS)
ARTIKEL TERKAIT
Lima Hari Berturut, Aksi Bersama SPI Jambi Tuntut Pengembali...
Konsumsi Pangan Lokal, Bentuk Sunah Rasul: Hari Pangan Sedun...
SPI Banten gelar aksi tuntut penyelesaian kasus tanah
Ramuan Pengendali Ulat Ala Pusdiklat Nasional SPI
BERIKAN KOMENTAR ...

INFO TERBARU