Proyek Pembangunan Mengancam Kehidupan Petani Yogyakarta

YOGYAKARTA. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta yang baru saja berhasil membangkitkan kembali pertanian di lereng merapi yang luluh lantak akibat bencana erupsi beberapa waktu lalu, harus menghadapi tantangan baru yang mengancam kehidupan petani di wilayah lainnya. Hal tersebut terungkap dalam sarasehan antara pimpinan SPI se-Yogyakarta dengan Tim Safari Ramadhan DPP SPI yang tengah berkunjung ke DPW SPI Yogjakarta (10/08).

Pimpinan SPI dari berbagai Kabupaten menyampaikan laporan tentang ancaman pengambil alihan lahan-lahan petani oleh proyek pembangunan dan industri tambang di Yogyakarta yang akan meningkat dalam waktu dekat. Industri tambang pasir besi yang didanai oleh investasi asing, tengah berlangsung di Kabupaten Kulonprogo dan Bantul.

Penambangan tersebut menghancurkan lahan-lahan pertanian yang telah diolah dan dibuat subur oleh petani untuk ditanami tanaman pangan. Sebelumnya lahan-lahan tersebut merupakan lahan pasir yang tandus. Para petani tidak berdaya karena lahan tersebut telah diserahkan hak kelolanya oleh Pemerintah Daerah kepada investor. Sebagaimana diketahui sebagian besar tanah di wilayah Yogyakarta berada dibawah kepemilikan Sultan Yogyakarta yang juga menjabat sebagai Gubernur, dalam bentuk Sultan Ground. Rakyat Jojakarta hanya diperbolehkan untuk tinggal dan mengolah tanah tersebut, dan tidak akan dapat memilikinya.

Laporan dari Pengurus DPC SPI Kulonprogo, Sudarno, menyatakan bahwa Bandara Internasional yang baru akan dibangun di Kabupaten Kulonprogo mulai tahun 2014 dan akan dioperasikan tahun 2016. Lokasi pembangunan bandara tersebut membentang di sepanjang Pantai Congot dan Pantai Glagah, yang meliputi empat desa di Kecamatan Temon, yakni Desa Sindutan, Desa Palihan, Desa Jangkaran serta Desa Glagah.

Bandara tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 637 Ha, dengan panjang lintasan 3.250 meter dan luas 45 meter. Pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional tersebut berasal dari Pakualaman Ground sekitar 40%, dan 60% sisanya akan diambil dari tanah masyarakat.

Ketua DPW SPI Jogjakarta, Tri Hariyono, menyatakan perjuangan untuk mempertahankan lahan-lahan petani dari ancaman proyek pembangunan tersebut menghadapi tantangan yang berat.

“Selain status kepemilikan tanah-tanah sebagai tanah milik Sultan, kita dihadapkan pada kenyataan kuatnya budaya patronial di masyarakat yang tunduk pada kekuasaan Sultan. Upaya yang dapat dilakukan oleh kita untuk sementara waktu terus memperkuat pengorganisasian petani yang menjadi korban,” ungkap Tri.

Selain pembangunan Bandara Internasional, di Kabupaten Kulonprogo juga akan dibangun Pangkalan TNI AL (Lantamal) yang akan dimulai pada tahun 2013. Saat ini pembangunan infrastruktur berupa jalan menuju lokasi pembangunan tengah dilangsungkan sebagai tahap awal pelaksanaan proyek tersebut, dan pihak Pemda telah mensosialisasikan rencana tersebut kepada warga sekitar.

Menyikapi perkembangan tersebut, Ketua Umum DPP SPI, Henry Saragih menegaskan kembali bahwa SPI tidak akan berdiam diri atas proyek-proyek atas nama pembangunan yang mengambil alaih lahan pertanian dan memiskinkan petani.

“Bukan suatu hal yang kebetulan jika SPI selalu hadir di setiap daerah yang terdapat proyek-proyek industri maupun pembangunan yang merampas hak-hak petani. Makin besarnya arus investasi asing yang masuk ke Indonesia menjadi salah satu penyebab meningkatnya proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh swasta,” tuturnya.

Henry menambahkan, ditetapkannya Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan pada akhir tahun 2011 yang lalu merupakan salah satu skenario untuk memuluskan berbagai proyek tersebut.

“Hal ini menjadi lonceng peringatan bagi kita untuk memperkuat organisasi kita agar dapat mempertahankan hak-hak petani yang terancam oleh kekuatan modal tersebut,” tambahnya.