G 20 Anti Gerakan Sosial

(SEOUL). Organisasi masyarakat sipil dunia, La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional), anggota internasional Our World Is Not For Sale, serta, gabungan serikat buruh mengutuk deportasi oleh pemerintah Korea Selatan bagi tujuh aktivis Filipina yang telah diberikan visa (08/11). Bukan itu saja, ratusan aktivis dari berbagai negara juga  tidak diberikan visa oleh pemerintah Korea Selatan untuk bersama membicarakan G 20.

Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina termasuk dari puluhan pemimpin gerakan sosial yang tidak diberikan visa oleh Pemerintah Korea Selatan.

Henry Saragih menyebutkan bahwa mereka yang dilarang masuk kebanyakan adalah pemimpin gerakan masyarakat sipil dari negara-negara berkembang.

“Tindakan ini tidak didasarkan pada bukti konkret tentang ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh kedatangan kami, melainkan bertujuan untuk mencegah partisipasi massal gerakan sosial dari seluruh dunia yang mengkritisi G20, terutama pada Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Put People First!-Korean People’s G20 Response Action” , tegas Henry yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).

Sementara itu, Charles Santiago, anggota Parlemen dari Malaysia menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan benar-benar mendiskriminasikan para anggota gerakan masyarakat sosial.

“Di lain pihak, 100 delegasi eksekutif yang akan menghadiri Pertemuan Bisnis G 20 dari seluruh dunia malah  disambut dengan karpet merah” ungkap Charles Santiago.
Josua Mata, perwakilan gerakan buruh dari Filipina yang dideportasi dari Korea Selatann menambahkan bahwa sikap anti kritikan dari G 20 yang direpresentasikan oleh Pemerintah Korea Selatan ini menunjukkan bahwa G 20 sama sekali tidak demokratis

“G 20 lebih memilih untuk berdialog dengan para pemimpin korporasi di dunia daripada mendengarkan aspirasi langsung dari rakyat” ungkap Josua Mata.

Yoon Geum Soon, petani Korea Selatan yang juga anggota  La Via Campesina menyebutkan bahwa  G20 merupakan lembaga yang tidak representatif untuk menentukan masa depan ekonomi dunia karena sama sekali tidak mau mendengar aspirasi dari negara-negara miskin dan gerakan masyarakat sosial  di dunia.

Tyotyo James, wakil dari Konfederasi Serikat Buruh Afrika Selatan (COSATU) menyimpulkan bahwa sejak tahun 2008, G20 tidak melakukan apa-apa selain dialog dan dialog,

“ G 20 telah gagal memberikan solusi bagi krisis ekonomi dan keuangan dunia. Masa depan tata kelola ekonomi global akan lebih baik jika dilaksanakan di PBB ” ungkap Tyotyo.