Gejolak Harga Pangan Ramadan 2026 dan Produksi Nasional di Tengah Ancaman Perang dan Kemarau

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Gejolak Harga Pangan Ramadan 2026 dan Kondisi Produksi Nasional” pada Kamis (12/03/2026). Diskusi ini menjadi ruang dialog untuk melihat persoalan harga pangan secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi pasar, tetapi juga dari kondisi produksi dan situasi petani di lapangan.

Diskusi menghadirkan Pengamat Ekonomi Politik Pangan, Khudori; Prof. Dr. Widyastutik, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosiel, Ekonomi, dan Kawasan IPB University; serta Kusnan selaku Kepala Badan Pengkajian, Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat SPI.

Ketua Umum SPI Henry Saragih dalam pengantarnya menegaskan bahwa gejolak harga pangan yang kerap terjadi pada Ramadan dan menjelang lebaran tidak dapat dilepaskan dari persoalan produksi dan kebijakan pangan nasional. “Setiap menjelang Ramadan, kita hampir selalu melihat gejolak harga pangan. Namun persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi pasar atau distribusi saja, melainkan juga dari kondisi produksi dan situasi petani di lapangan,” ujar Henry Saragih.

Henry juga menekankan pentingnya memperkuat produksi pangan nasional dengan berpihak pada petani sebagai produsen utama pangan. Menurutnya, kebijakan pangan yang tidak memperhatikan kesejahteraan petani justru berpotensi memperlemah kedaulatan pangan nasional.

Khudori menegaskan bahwa kenaikan harga pangan pada bulan Ramadan merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi karena meningkatnya konsumsi masyarakat. “Dari pengalaman dua puluh tahun terakhir, inflasi pada Ramadan hampir selalu terjadi karena konsumsi meningkat. Karena itu, kebijakan stabilisasi pangan harus benar-benar memperhatikan aspek produksi, distribusi, dan cadangan pangan secara menyeluruh,” kata Khudori.

Pengamat tersebut juga menjelaskan bahwa meskipun sejumlah data resmi menunjukkan kondisi pasokan pangan relatif aman, berbagai faktor risiko masih perlu diantisipasi, terutama yang berkaitan dengan iklim dan situasi global. “Data memang menunjukkan sejumlah komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, daging ayam, daging sapi hingga gula pasir dalam kondisi surplus. Tetapi kita juga harus memperhatikan faktor lain yang belum tentu tercermin dalam data tersebut,” ujar Khudori.

Ia menyoroti peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi datangnya musim kering lebih awal di sejumlah wilayah yang dapat berdampak pada produksi pangan. “BMKG menyampaikan bahwa musim kering bisa datang lebih awal dan lebih dari 60 persen wilayah yang terdampak mengalami curah hujan di bawah normal,” jelasnya.

Selain faktor iklim, Khudori juga mengingatkan bahwa situasi geopolitik global dapat memengaruhi biaya produksi dan harga pangan di dalam negeri. “Konflik internasional juga perlu diperhitungkan karena dapat berdampak pada kenaikan harga energi, logistik, hingga biaya produksi. Jika harga bahan bakar naik, maka biaya transportasi, asuransi, dan distribusi juga ikut meningkat yang pada akhirnya memengaruhi harga pangan,” tambahnya.

Menurut Khudori, ketersediaan pangan secara nasional juga belum tentu menjamin stabilitas harga jika distribusi tidak berjalan dengan baik. “Ketersediaan yang surplus tidak banyak manfaatnya jika tidak terdistribusi secara merata. Kalau pangan tersedia tetapi hanya menumpuk di gudang dan tidak sampai ke wilayah yang membutuhkan, maka secara fisik masyarakat tetap tidak bisa mengaksesnya,” ujarnya.

Dari perspektif akademis, Prof. Dr. Widyastutik, S.E., M.Si, menyoroti bahwa persoalan pangan tidak hanya terkait dengan ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan bagi masyarakat. “Ketersediaan pangan bisa saja ada, tetapi persoalannya adalah apakah pangan tersebut benar-benar terjangkau oleh masyarakat. Barangnya ada, tetapi masyarakat tidak mampu menjangkaunya. Di sini peran pemerintah menjadi penting untuk memastikan pangan tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat,” ujar Widyastutik.

Ia menjelaskan bahwa kondisi harga pangan juga dapat sangat bervariasi antar wilayah, terutama karena perbedaan daya beli dan tantangan distribusi. Menurut Widyastutik, faktor distribusi dan infrastruktur logistik menjadi salah satu tantangan dalam memastikan akses pangan yang merata di berbagai daerah. “Di beberapa wilayah seperti Papua, tantangan logistik membuat indeks keterjangkauan pangan relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain. Artinya, persoalan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga bagaimana distribusi dan akses masyarakat terhadap pangan tersebut,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa kenaikan harga pangan pada bulan Ramadan memang sering terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat, namun fenomena yang berulang ini perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan. “Sebagian kenaikan harga menjelang Ramadan memang merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya permintaan. Namun karena pola ini terjadi berulang, hal ini menunjukkan perlunya perbaikan secara sistemik dalam kebijakan stabilisasi pangan,” kata Widyastutik.

Widyastutik juga mengingatkan bahwa dinamika global dapat turut memengaruhi stabilitas sektor pangan nasional, khususnya terkait ketersediaan bahan baku pupuk. Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk yang tinggi membuat sektor pertanian rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Ia mencontohkan bahwa konflik internasional juga mempengaruhi pasokan dan distribusi pupuk di berbagai negara, sehingga kondisi geopolitik global perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pangan nasional.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa kebijakan stabilisasi harga pangan selama ini masih cenderung bersifat reaktif dan temporer. “Intervensi kebijakan sering kali bersifat reaktif, sporadis, dan sementara. Ke depan diperlukan pendekatan yang lebih preventif, dengan memastikan ketersediaan stok serta instrumen stabilisasi harga yang memadai baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah perlu memastikan stabilisasi harga pangan tidak hanya dilakukan saat terjadi gejolak, tetapi juga melalui upaya mitigasi risiko yang lebih sistematis,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, Widyastutik menekankan pentingnya diversifikasi pangan. Menurutnya, ketergantungan yang tinggi pada satu jenis komoditas membuat sistem pangan rentan terhadap gejolak harga dan gangguan pasokan.

Kusnan memaparkan kondisi produksi pangan di tingkat petani pada awal tahun 2026 yang menunjukkan tren positif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. “Produksi pangan di tingkat petani pada kuarter pertama 2026 relatif dalam kondisi produktif. Proyeksi produksi beras nasional diperkirakan mencapai sekitar 10,16 juta ton atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” jelas Kusnan.

Namun demikian, Kusnan menekankan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan klasik yang dihadapi petani, terutama terkait akses terhadap input produksi pertanian. “Di lapangan masih ada kendala yang sering muncul, salah satunya distribusi pupuk. Meskipun pemerintah telah menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen, distribusinya di beberapa daerah masih tersendat bahkan sempat mengalami kelangkaan pada awal musim tanam,” kata Kusnan.

Ia juga menyoroti adanya perbedaan harga yang cukup besar antara tingkat petani dan harga di tingkat konsumen untuk sejumlah komoditas pangan. “Sering kali harga di pasar terlihat tinggi, tetapi harga yang diterima petani di lahan tidak demikian. Misalnya pada beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, maupun telur, selisih harga antara tingkat petani dan konsumen bisa mencapai puluhan persen,” jelasnya.

Lebih jauh, Kusnan mengingatkan bahwa situasi geopolitik global juga berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pertanian di dalam negeri, terutama melalui kenaikan biaya produksi. “Ketegangan geopolitik global dapat mempengaruhi rantai pasok pupuk, harga energi, dan biaya logistik pertanian. Jika harga energi meningkat, maka biaya produksi di tingkat petani juga akan ikut terdampak,” jelasnya.

Sebagai langkah ke depan, Kusnan menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan pangan melalui peningkatan kemandirian petani dalam produksi input pertanian “Penguatan kedaulatan pangan harus dimulai dari kemandirian petani dalam benih dan pupuk, serta penguatan rantai pasok agar petani memiliki akses yang lebih baik ke pasar,” tutupnya.

Para narasumber juga menekankan pentingnya memperkuat kebijakan stabilisasi harga pangan secara lebih sistematis. Stabilisasi harga tidak cukup dilakukan secara reaktif ketika terjadi lonjakan harga seperti pada Ramadan-Lebaran, tetapi perlu dirancang melalui langkah-langkah antisipatif seperti penguatan cadangan pangan, mempermudah akses petani untuk kebutuhan produksi, perbaikan distribusi antar wilayah, serta pengawasan pasar yang lebih konsisten. Pendekatan yang lebih preventif dinilai penting agar potensi gejolak harga dapat dimitigasi sejak awal.

Diskusi publik ini menegaskan bahwa persoalan gejolak harga pangan menjelang Ramadan tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai fenomena musiman semata. Stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi di tingkat petani, kelancaran distribusi, serta efektivitas kebijakan pangan nasional. Karena itu, SPI menekankan pentingnya memperkuat produksi pangan dalam negeri melalui penguatan pertanian rakyat yang berbasis agroekologi. Selain itu, distribusi pangan perlu diperbaiki agar pangan tidak hanya terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga mampu menyejahterakan petani melalui pendapatan yang adil. Upaya tersebut juga perlu sejalan dengan penerapan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP).