Gerakan rakyat dan Pemerintah Daerah sinergi melawan krisis multidimensi

Dunia saat ini tengah dilanda krisis multidimensi: Krisis pangan, energi, iklim dan finansial—terutama sejak medio 2007. Bukan hanya pemerintah di seluruh dunia yang dipusingkan masalah ini. Rakyat jelata, yang notabene menghadapi hal-hal tersebut hari per hari, adalah yang terdepan dalam merasakan dampak negatif krisis. Puncak krisis pada tahun 2008 memperlihatkan bahwa finansialisasi global akut mengakibatkan pecahnya gelembung finansial dan menghasilkan kolapsnya ekonomi berbasis kapitalisme.

Pada pertengahan tahun 2008, inisiatif internasional telah dimulai untuk mengonsolidasikan seluruh elemen dalam rangka mengatasi krisis. Sebutlah kelompok negara-negara G8 dan G20, namun semuanya masih menemui jalan hampa karena tetap ingin menghidupkan ekonomi kapitalisme melalui kredo neoliberal: anti-proteksi, stimulus pada perusahaan dan pemodal, liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi.

Hingga kini upaya tersebut belum tuntas karena masih sangat elitis. Upaya ini hanya melibatkan pemerintah negara-negara tertentu (umumnya negara maju), lembaga keuangan internasional, hingga perusahaan-perusahaan transnasional raksasa. Yang paling jelas adalah marjinalisasi rakyat jelata sebagai aktor utama perubahan, dan pemerintah negara-negara miskin dan berkembang.

Dalam Konferensi PBB mengenai Krisis Finansial pada bulan Juni 2009 lalu, wacana untuk memperbesar peran pemerintah negara miskin dan berkembang diperkuat. Upaya untuk menjembatani pemerintah dan inisiatif lokal serta gerakan rakyat pun diinisiasi. Hal ini juga membangkitkan semangat negara-negara anti-penjajahan dan anti-marjinalisasi pada tahun 1955 lalu, yang mengonsolidasikan rakyat di bagian Asia dan Afrika. Dengan gerakan rakyat yang kuat dan pemerintahan yang berpihak, krisis dapat dihempang dengan inisiatif lokal dengan kerja-kerja yang berbasis ekonomi kerakyatan. Jika diperluas, maka dalam konteks regional dan global dapat dimulai sebuah prototip gerakan baru yang menyinergikan rakyat dan pemerintahan.

Untuk itulah Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Sintesa, dan beberapa pemerintahan daerah yang progresif mengadakan sebuah Konferensi Internasional “Membangun Inisiatif Lokal untuk Kedaulatan Rakyat”, yang dilaksanakan di Medan, Indonesia, pada tanggal 29 Juli 2009.

Yudhvir Singh dari Bharathiya Kisan Union (BKU), India, menyatakan bahwa masalah mendasar rakyat adalah kelaparan dan pembangunan pertanian serta pedesaan. “Pada tatanan global, 1 milyar rakyat di seluruh dunia menderita kelaparan dan mayokaritasnya ada di pedesaan”, ujar dia. Untuk karakteristik Asia dan Afrika, 65 persen rakyat ada di pedesaan, dan ini merupakan potensi besar untuk merumuskan strategi menggerakkan perekonomian pedesaan sebagai solusi krisis.

Salah seorang anggota Asan City Council (sebuah kota di Korea Selatan), Lim Kwan-goong, mendukung pernyataan ini. Pemerintah daerah dapat mendukung proses ini. Gerakan rakyat yang sokong-menyokong dengan pemerintahan daerah berpotensi besar menyelesaikan masalah rakyat itu sendiri. Rakyat dan pemerintahnya, di tingkat tertentu, bahu-membahu menghasilkan alternatif terhadap kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih kerakyatan. Asan City, adalah sebuah kota di Korea Selatan yang pemerintahannya dimiliki oleh gerakan rakyat.

Akhmad Sofyan dari Yayasan Sintesa menekankan bahwa hal ini tidak hanya berlaku pada daerah pedesaan dan pertanian. Pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, air, energi dan jaminan sosial juga krusial. Untuk ini, gerakan rakyat yang lain seperti buruh, nelayan, miskin kota, dan kaum muda berperan sangat besar. “Pemerintahan pun harus memenuhi hak-hak rakyat yang asasi di bidang ini”, pungkas dia.

Tentu saja, butuh solusi politik atas hal-hal di atas. “Alternatif ekonomi, sosial, dan budaya yang selama ini tumbuh kembang di gerakan sosial harus disinergikan dalam politik”, kata Henry Saragih, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI). Untuk itu gerakan rakyat dan pemerintahan harus dijembatani, dan dimulai dengan tingkat yang bisa dijangkau oleh keduanya. Pertemuan kali ini adalah untuk menginisiasi jembatan ini, untuk menghasilkan solusi ekonomi-politik kerakyatan yang implementatif. “Dan tentunya harus tertuang dalam kebijakan, sehingga dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan tujuan-tujuan ini dapat dilaksanakan segera,” pungkas dia.***

Wawancara lebih lanjut
Henry Saragih (Ketua Umum SPI) 0816 31 4444 1
Achmad Taufik (0817 0328 9929)

Email : spi@spi.or.id, sintesa@sintesa.or.id