Hari Tani: hak petani atas tanah harus dilindungi

JAKARTA. Sejak pemerintah tidak menjalankan pembaruan agraria sebagai dasar dari pembangunan nasional, konflik agraria semakin marak terjadi dan pada umumnya mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi petani. Demikian benang merah yang dapat ditarik dalam refleksi Hari Tani Nasional ke-48 di Jakarta (23/9).

Salah satu corak dan model konflik agraria yang sering dihadapi oleh petani adalah keterlibatan aparat keamanan dalam penanganan konflik agraria. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pada awalnya banyak konflik agraria adalah sengketa antara petani dan kaum pemodal yang kemudian berubah menjadi konflik antara petani dengan aparat keamanan, karena kehadiran aparat keamanan dilapangan sebagai pelindung kepentingan modal.

Dalam banyak kasus, keterlibatan polisi dalam penanganan sengketa agraria memicu lahirnya sejumlah tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap petani. Bahkan dalam tiga tahun terakhir ini kriminalisasi terhadap perjuangan petani, penangkapan dan intimidasi semakin sering dialami kaum tani.Dalam tiga tahun terakhir tercatat 317 konflik agraria yang disertai kekerasan.

Selain itu, sejumlah UU sektoral seperti, UU Kehutanan, UU Migas, UU Perkebunan, UU Pertambangan, UU Sumber Daya Air dan UU Penanaman Modal justru menjadi alat kapitalis dengan menggunakan aparat negara untuk mengkriminalisasikan perjuangan kaum tani. Sedangkan UUPA No.5 tahun 1960 yang pro-rakyat semakin diabaikan.

Refleksi hari tani ini dihadiri oleh puluhab organisasi rakyat, serikat petani dan kelompok lain yang mendukung gerakan pembaruan agraria. Organisasi tersebut antara lain, SPI, Walhi, API, AGRA, KPA, Petani Mandiri, SPP, Bina Desa, FMN, KAU, Pergerakan, Sawit Watch, STN, ABM, KpSHK, BPRPI, FPPI, AMAN, Kontras, dll.