Henry Saragih berbicara di depan parlemen Eropa mengenai perampasan tanah

BRUSSELS. “Daripada sibuk berperilaku bak pahlawan di negara sedang berkembang, lebih baik parlemen Eropa mendesak pemerintahan di Eropa untuk menjalankan kembali reforma agraria di benuanya sendiri karena kondisi agraria-pertanahan di Eropa juga tidak adil bagi petani keluarga di Eropa”, hal ini disampaikan Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam acara Public Hearing on Property rights, property ownership and land grab in Developing Countries (dengar pendapat umum mengenai hak-hak kepemilikan property dan perampasan lahan di negara berkembang) di Brussels, Belgia (02/06).

Dalam acara yang diadakan oleh Parlemen Uni-Eropa (committee on development) ini, Henry juga menyampaikan kritik mendasar tentang  land tittle(sertifikasi tanah) yang secara manipulatif digunakan untuk mempermudah perampasan tanah (land grabbing) serta berbagai solusi salah dalam mengatasi kelaparan dunia dan krisis iklim, seperti diterapkannya Food Estate dan Agro-Fuel.

Henry yang menyampaikan pandangannya pada panel dua, menambahkan bahwa keadaan agaria yang tidak adil ini turut memicu kebijakan neo-imprealis Eropa dengan bungkus-bungkus domestifikatif. Henry mencontohkan kebijakan tentang pembenahan administrasi pertanahan (properti) atau seperti perlunya land tittle agar petani di negara berkembang punya kepastian hak atas tanah. Padahal niat sebenarnya adalah agar investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) dapat masuk ke negara-negara miskin melalui mekanisme pasar tanah dan menghilangkan kontrol dari pemerintah.

“Dengan mekanisme pasar tanah, maka rakyat negara miskin dapat dijerat dengan logika bisnis dan pemerintah tak bisa berbuat apa-apa” tambah Henry yang juga coordinator umum La Via Campesina (organisasi gerakan petani dunia)