Indeks Kebahagiaan 2014 : Masyarakat Pedesaan Tetap Kurang Bahagia Dibandingkan Dengan Perkotaan

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengeluarkan laporan Indeks kebahagiaan. Salah satu hasil yang perlu dicermati adalah indeks kebahagiaan orang desa lebih rendah dari orang kota dengan perbandingan 66, 95 : 69,62. Hasil indeks tersebut lebih tinggi dari indeks kebahagiaan tahun sebelumnya dengan rasio 65, 92 : 69,62, namun perbedaan kenaikan indeks kebahagiaan tetap lebih tinggi untuk orang perkotaan. Mereka mempunyai perbedaan yang utama atas tingkat kepuasan aspek-aspek kehidupan yakni pendapatan, kondisi rumah & aset, dan pekerjaan. Sementara aspek-aspek kehidupan yang lain dan tidak memiliki kontribusi utama adalah pendidikan, kesehatan, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, keharmonisan keluarga, dan kondisi lingkungan.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, bila memperhatikan hasil laporan BPS yang terkait dengan pekerjaan, pendapatan dan kondisi rumah dan aset, indeks kebahagiaan orang desa yang lebih rendah dari orang kota boleh jadi suatu hal yang wajar. Pandangan atas kondisi rumah dan aset menjadi penting karena hal tersebut menjadi indikator nyata dari keberhasilan Petani atau orang desa dari pekerjaan berikut pendapatan mereka. Sementara pada sisi lain, pekerjaan dan pendapatan bisa menjadi dampak dari suatu kebijakan dari Pemerintah. Oleh karena itu, Henry melanjutkan ada dua hal yang selanjutnya bisa dijadikan pertimbangan mengapa indeks kebahagiaan masyarakat desa lebih rendah.

Indeks Kebahagiaan

“Pertama, angka kemiskinan penduduk perdesaan pada tahun 2014 lebih besar dari perkotaan. Bahkan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan desa lebih dari kemiskinan kota. Kedua, Nilai Tukar Petani selama tahun 2014 kurang menunjukkan perkembangan kesejahteraan petani, terkhusus pada petani tanaman pangan dan perkebunan di tengah usaha keras pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan peningkatan devisa negara melalui perluasan perkebunan berorientasi ekspor,” papar Henry di Jakarta pagi ini (12/02).

Henry menegaskan, pekerjaan bertani menjadi tidak aman ketika pembiaran atas impor pangan dan ketidakstabilan harga pasar terjadi, selanjutnya petani tidak mendapatkan insentif yang berarti. Hal ini yang akhirnya mendorong petani untuk keluar dari pertanian dan perdesaan.

“Selama 2014, BPS mencatat tenaga kerja pertanian berkurang hingga mencapai 1,86 juta orang. Di samping itu, persoalan tanah dan konflik agraria kian meningkat tahun ke tahun. Pada tahun 2014, SPI mencatat telah terjadi 29 konflik terbuka yang mencuat ke permukaan dan 114 konflik yang masih berkecamuk di akar rumput,” ungkap Henry.

Henry memaparkan, dari 143 kasus yang tercatat diperkirakan terdapat ribuan jumlah konflik agraria lainnya yang belum terselesaikan. Konflik terbuka tersebut melibatkan berbagai pihak, dengan korban tewas sebanyak 2 orang di pihak petani, 90 orang mengalami kekerasan, 3000 lebih orang terusir dari lahan pertaniannya, serta 89 orang ditahan. Salah satu penyebab dari konflik tersebut adalah konversi lahan pertanian untuk ekspansi korporasi baik untuk pembangunan industri, perumahan maupun infrastruktur – yang didukung oleh UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan no.2/2012. Bahkan tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Perpres 39/2014 mengenai daftar Peraturan Kepemilikan Modal Asing di Sektor Pertanian yang notabene akan melukai penduduk desa.

“Akhirnya adalah pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat perdesaan. Modal utama sudah dimiliki oleh Jokowi, yakni implementasi Nawacita Kedaulatan Pangan yang merupakan sumbangsih dari Petani. Demikian pula implementasi UU Sistem Budidaya Pertanian dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ( pasca Judicial Review MK) dan UU Desa,” tutup Henry.