KNRA Matangkan Rencana Implementasi Program Agraria Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA. Pelaksanaan Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) dapat mematangkan rencana implementasi program agraria presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK. Hal ini diutarakan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih di sela-sela pembukaan KNRA di Wisma Antara, Jakarta, tadi pagi (22/09).

Menurut Henry, pemerintahan Jokowi-JK yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang sudah memiliki semangat reforma agraria. Hal ini dibuktikan dengan salah satu program prioritas pertaniannya yang akan memastikan kepemilikan lahan seluas dua hektare kepada 4,5 juta rumah tangga petani kecil.

“Untuk mengawal dan memastikan janji Pak Jokowi-JK, adalah tugas kita ormas tani beserta seluruh lembaga dan gerakan masyarakat sipil. Reforma agraria sejati menuju Indonesia yang berdaulat pangan bukan lagi mimpi kaum tani,” ungkap Henry.

Hal senada diungkapkan Ketua Panitia KNRA Usep Setiawan. Menurutnya konferensi ini akan menghasilkan sebuah naskah yang akan diserahkan kepada Jokowi-JK, naskah yang juga berisi langkah nyata, tidak hanya teori.

“Diantaranya adalah pengkajian peraturan perundang-undangan agraria, penataan kelembagaan yang mengelola sumber daya alam, dan pelaksanaan reforma agraria serta mengatasi konflik agraria. Lalu ada pembiayaan mengenai reforma agraria, mendorong penguatan gerakan rakyat, mendorong adanya penataan produksi rakyat, dan mengusulkan adanya penataan dan pembaruan pedesaan,” paparnya.

Sementara itu, perhelatan KNRA yang bertemakan “Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa” ini sendiri dilaksanakan selama dua hari, 22- 23 September 2014 di Jakarta. Pada pembukaannya kemarin, Mantan Ketua Mahkamah Agung Jimly Asshiddiqie dan Anies Baswedan yang mewakili presiden terpilih Jokowi memberikan sambutan dan apresiasinya atas konferensi ini.

Konferensi ini sendiri terselenggara berkat kerjasama 37 organ yang terdiri atas Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), SAINS, Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), HuMA, Serikat Petani Indonesia (SPI), WALHI, EPISTEMA, Bina Desa, Aliansi Petani Indonesia (API), RMI, JKPP, Sawit Watch, Indonesia Human Right Commission for Social Justice (IHCS), YLBHI, ELSAM, KONTRAS, Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), FITRA, ICW, Tuk Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), FIKA, KIARA, Serikat Nelayan Indonesia (SNI), JATAM, Solidaritas Perempuan, Indonesia for Global Justice (IGJ), ASPPUK, Koalisi Anti Utang (KAU), IRE, KPRI, KARSA, PRAKARSA, PUSAKA, KNTI.