Kekeringan: Haruskah Kita Mulai Khawatir Krisis Pangan?

OKI_petani_asap_kekeringan

Ratusan ribu hektar lahan pertanian mengering di sekitar 18 provinsi.

Di Jawa Barat sendiri, diperkirakan 60 ribu hektar sawah terkena dampak kekeringan. Sekitar 9 ribu hektar diantaranya mengalami puso. Inilah laporan terkini dari Posko Dampak Kekeringan, yang dibentuk oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama beberapa organisasi tani, mahasiswa dan masyarakat sipil di seluruh Indonesia.

Di banyak lahan pertanian pangan yang subur baik di Pulau Jawa, Sumatera hingga Kalimantan, petani kita memainkan taktik wait and see. Tunggu musim tanam selanjutnya, hingga air datang. Hingga akhir Oktober ini, air hampa. Irigasi masih kering. Hujan datang tak merata.

Sementara itu, ratusan ribu hektar lahan lagi terbakar. Paparan asap juga sampai ke lahan-lahan pertanian yang subur. Akibatnya, petani segan menanam. Selain takut rugi jika terpapar panas dan asap, mereka juga ogah sakit. Lagi-lagi, tanam ditunda.

El Nino masih terus bergelayut di sekitar Samudera Pasifik bagian barat–setidaknya hingga Januari-Februari 2016. Perkiraan ini menambah tanya: lalu musim tanam akan geser hingga berapa lama? Lalu dari mana stok pangan rakyat Indonesia?

Praduga “krisis pangan” ini mulai tercium saat koordinasi pemerintah kacau menyoal beras. Kementerian Pertanian bilang kita surplus. Wakil Presiden dan kementerian bidang ekonomi ambil jalan pintas impor. Kekeringan jangan jadi alasan untuk impor–tapi data sebenar-benarnya untuk produksi beras kita pun sulit ditemukan.

Beras memang politis. Sudah jadi masalah kronis. Pasar goyang sedikit, pemerintah langsung gatal impor. Sayangnya, ini tak semudah masalah stok dan harga–pun hak petani untuk dibeli berasnya via Bulog, serta fakta harga gabah sedang oke. Perusahaan dan pedagang mengintai untung dari aksi impor beras pemerintah. Kronis.

Padahal kekeringan, stok pangan karbohidrat terkait beras bisa diatasi dengan kampanye diversifikasi pangan. Dari perjalanan Serikat Petani Indonesia mulai Agustus hingga Oktober, kami menemukan umbi-umbian yang masih banyak ditanam petani. Harga bisa jadi tak bersaing, tapi stok pangan itu ada.

Sayangnya, ide diversifikasi pangan selain beras ini tak pernah benar-benar dikampanyekan serius oleh pemerintah.

Di sisi lain, kekhawatiran krisis pangan terus muncul. Penyebabnya jelas karena pergeseran musim tanam. Konsumen, terutama rakyat perkotaan, mereka yang jauh dari pangan, harus mulai bersiap.

Terutama lagi, mereka yang tak dekat dengan pangan, yang makan tak beraneka ragam, wajib khawatir. Jika Anda cuma makan nasi, khawatirlah. Banyak yang belum ditanam untuk panen raya musim depan. Harga-harga pun akan terkerek naik karena stok akan semakin sedikit.

Mereka yang makannya bisa beragam, makan umbi, buah, atau sayur, masih bisa bernapas lega. Krisis pangan mungkin tak akan terlalu mencekik–selain masalah harga bahan pangan nanti. Tapi jika Anda dekat dengan pangan lokal, langsung berhubungan dengan petani, kenaikan harga bisa dimitigasi. Terlebih bagi petani pangan sendiri, yang sudah seharusnya bisa menyetok umbi dan buah di desa. Petani dan masyarakat desalah yang selalu bisa bersolidaritas dan bahu-membahu (plus paling dekat) untuk mengatasi kekhawatiran krisis pangan.

Masalah air? Banyak yang menunggu musim pulih. Pemerintah pun jangan pelit. Jika pemantauan awal dan data sudah cukup untuk khawatir krisis pangan, alirkan air dengan segala cara ke pedesaan.

Buat negara hadir dalam mengatasi kekeringan. Buat petani senang dan bisa menanam. Lagi pula, petani kecil kitalah yang menjadi tulang punggung produksi pangan. Bukan korporasi. Bukan pedagang. Insentif air, bantuan produksi harus sampai langsung ke mereka.

Sayang sekali jika solusi yang diambil pemerintah nanti adalah impor dan intensifikasi ala agribisnis perusahaan. Padahal katanya di balik intaian bencana, selalu ada hikmahnya.

Dalam masalah kekeringan ini, konsolidasi petani adalah kuncinya. Organisasi-organisasi petani yang riil pasti siap kerja, kerja dan kerja untuk menepis bahaya krisis pangan tahun depan.

*Oleh Muhammad Ikhwan, Ketua Departemen Komunikasi Nasional, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI)