Laporan Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Petani Diterima Secara Luas oleh Negara dan Organisasi Masyarakat Sipil

JENEWA. Kabar gembira untuk petani kecil sedunia. SPI, La Via Campesina (Organisasi Petani Internasional), CETIM, FIAN dan organisasi lainnya semakin dekat untuk mencapai Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Daerah Pedesaan (selanjutnya disingkat menjadi Deklarasi HAP PBB). Pada 21 September 2018, Misi Bolivia mempresentasikan laporan sesi kelima negosiasi Deklarasi HAP PBB tersebut dalam pleno ke-39 Dewan HAM PBB. Penerimaan dari seluruh negara dan masyarakat sipil sangat baik, dan hal ini menunjukkan dukungan yang terus meningkat dari seluruh dunia untuk Deklarasi HAP PBB. Laporan tersebut menunjukkan bahwa rancangan Deklarasi HAP PBB saat ini sudah matang untuk bisa diadopsi Dewan HAM PBB.

Zainal Arifin Fuad dari SPI menyampaikan bahwa semua negara anggota Dewan HAM PBB — yang membaca pernyataan mereka tentang proses Deklarasi HAP PBB — mendorong agar adopsi bisa dilakukan pekan depan, melalui resolusi Dewan HAM PBB.

“Menurut kita, Deklarasi HAP PBB bisa diputuskan melalui konsensus dan bukan melalui voting (pemungutan suara, red). Walau masih ada resistensi dari negara-negara industri, tapi kita optimis karena tidak ada hal substansial yang menentang isi Deklarasi HAP PBB,” kata Zainal.

Sementara itu, Zainal menyampaikan, secara umum, intervensi negara-negara cukup positif, memuji proses pembentukan Deklarasi HAP PBB sebagai hal yang luar biasa, inklusif dan transparan. Negara-negara yang duduk di Dewan HAM PBB pun meminta negara lain untuk mendukung deklarasi dan menyelesaikan proses ini segera. Dukungan dari kelompok Afrika dan Organisasi Negara Islam (OKI) terutama sangat baik. Sementara itu mewakili negara Eropa, Portugal berkomitmen untuk menyelesaikan proses adopsi Deklarasi HAP PBB dan meminta agar persetujuan bisa dengan konsensus.

“Kami dari La Via Campesina dan aliansi memuji pekerjaan yang dilakukan oleh Misi Bolivia dan negara-negara inti pendukung deklarasi ini,” kata Zainal.

Selanjutnya para delegasi petani dan LSM pendukung lainnya meminta anggota Dewan HAM PBB untuk mengadopsi teks terakhir Deklarasi HAP PBB dan memfinalkan proses di Jenewa.  Deklarasi HAP PBB ini kemudian harus melalui proses adopsi di Majelis Umum PBB di New York (UNGA), AS.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menambahkan hal senada. Ia menyebutkan, SPI bersama La Via Campesina dan aliansinya sudah berjuang untuk mengumpulkan semua dukungan negara dan masyarakat sipil dalam persidangan Dewan HAM PBB September ini.

“Hasilnya akan diputuskan pada 27 September 2018 ini, insya Allah bakal menang, bakal terwujud Deklarasi HAP PBB dan jadi kado buat petani sedunia khususnya petani Indonesia,” tambahnya.

Ia juga berterima kasih pada pemerintah Indonesia yang sudah mendukung proses Deklarasi HAP PBB ini sejak awal.

“Kita sudah bertemu Perwakilan Tetap RI di Jenewa, supaya Indonesia bisa menjadi co-sponsor resolusi Dewan HAM PBB untuk finalisasi Deklarasi HAP PBB,” ujar dia lagi.

“Semoga hal ini terwujud,” pungkas dia.