Maret 2016: Nilai Tukar Petani (NTP) Turun Lagi, Butuh Program Cepat Pemerintah

JAKARTA. Kesejahteraan petani—dengan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikatornya—pada bulan Maret 2016 terus mengalami penurunan.

Hal ini ditunjukkan dengan data NTP Maret 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 1 April 2016. NTP nasional Maret 2016 tercatat sebesar 101,32 atau turun 0,89 persen dibanding Februari.

Penurunan juga terjadi pada NTP subsektor tanaman pangan dan NTP subsektor perkebunan rakyat. NTP tanaman pangan anjlok ke angka 100,69 pada Maret 2016 (dari bulan sebelumnya 103,31). Penyebabnya yakni indeks yang diterima petani khususnya pada kelompok padi turun.

Penurunan di kelompok petani pangan ini dicermati oleh Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung, Mukhlasin. “Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Lampung hanya Rp. 3.500/kg dan harga Gabah Kering Giling (GKG) dihargai Rp. 4.000/kg.” Harga tersebut bahkan lebih rendah dari Harga Pembelian Pemerintah yang menetapkan GKP sebesar Rp. 3.700/kg dan GKG dihargai Rp. 4.600/kg.

“Kelebihan pasokan beras saat panen raya dan kekacauan rantai dagang beras–kartel menjadi faktor yang paling mempengaruhi,” terang Ketua Umum SPI, Henry Saragih. Ia melanjutkan, “Dalam beberapa bulan belakangan kenaikan harga pangan juga tidak dinikmati langsung oleh petani, khususnya petani padi dan peternak unggas. Kartel harga pangan diduga keras menjadi biang kerok ketimpangan ini.”

Di sisi lain tanaman pangan, indeks jagung juga turun dari 135.84 ke 134.48, yang berarti petani jagung wajib waspada. Dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk meluncurkan benih jagung transgenik/GMO RR NK 603 produksi Monsanto, maka kartel dan dominasi harga ala perusahaan besar akan terus memperparah sektor pangan kita.

Lebih parah dari NTP tanaman pangan, NTP perkebunan rakyat berada pada posisi terburuk. Menurut Ketua SPI Sumatera Selatan, Didi Fitriadi, harga karet yang anjlok di kisaran Rp. 5.800-6.500/kg ternyata menjadi penyebab utama. Akibat penurunan harga internasional ini, penerimaan petani jadi seret. NTP perkebunan rakyat akhirnya terjerembab dalam tren negatif—terus turun sejak Desember 2014.

Sementara itu, NTP subsektor hortikultura Maret 2016 naik tipis (0,58 persen). Ada kenaikan harga di berbagai komoditas kelompok sayur-sayuran, terutama bawang merah dan cabai merah.

Sayangnya, kenaikan NTP hortikultura tidak mampu mendongkrak NTP nasional. “Angka NTP nasional yang rendah mengindikasikan petani semakin dekat dengan kemiskinan.” ujar Henry Saragih lagi. “Dalam visi kedaulatan pangan SPI, NTP seharusnya bernilai 125 agar petani sejahtera–dan ini bisa kita capai dalam 5-10 tahun.”

“NTP ‘kan indikator yang bisa menyatakan kalau program pemerintah tidak berjalan untuk petani. Pasti ada yang salah: koordinasi, atau salah sasaran,” ungkap Henry lagi.

Dalam jangka menengah, SPI mewaspadai tren harga gabah dan beras yang masih fluktuatif—seiring dengan panen raya padi yang masih berlangsung hingga Mei 2016. Lalu ada juga ancaman gagal panen karena La Nina. Terakhir, harga komoditas perkebunan yang kian jatuh. “Pemerintah harus berkoordinasi, lalu luncurkan program jangka pendek yang jitu agar NTP terkerek naik. Program ini harus cepat-lugas dan sesuai dengan kedaulatan pangan di Nawa Cita. Pemerintah selalu bisa bekerja sama dengan organisasi tani,” tutup Henry.*****

Kontak selanjutnya:
Henry Saragih, Ketua Umum SPI, 0811 655 668
Mukhlasin, Ketua SPI Lampung, 0812 1289 9945
Didi Fitriadi, Ketua SPI Sumatera Selatan, 0812 1842 7674