Muswil SPI Sumbar: Tanah Untuk Anak, Cucu, Kamanakan Demi Wujudkan Kedaulatan Pangan

Muswil SPI Sumatera Barat

 

LIMA PULUH KOTA. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) I pada 28-29 Desember 2013.  Muswil yang bertempat di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ini, ini dihadiri oleh puluhan perwakilan dari empat Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI dari empat kabupaten yakni Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Agam, LimaPuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman yang masih dalam persiapan menjadi DPC.

Dalam Muswil yang bertemakan “Laksanakan Segera Pembaruan Agraria Sejati, Tanah Untuk Anak Cucu Kemanakan Demi Mewujudkan Kedaulatan Pangan” ini, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, jalan yang harus ditempuh untuk meraih cita-cita perjuangan SPI cukup berat. Namun menurutnya, beratnya tantangan yang dihadapi tidak boleh sedikitpun menyurutkan langkah untuk berdiri di barisan terdepan perjuangan kaum tani.

“Semakin keras tantangan tersebut, harus membuat kader-kader SPI makin militan dan radikal dalam menegakkan cita-cita organisasi. Tempat utama bagi para kader SPI adalah di tengah-tengah perjuangan konflik agraria, di tengah-tengah petani dan rakyat yang ditindas dan dinistakan. Disanalah lahan yang paling subur untuk menyemai benih-benih gerakan rakyat. Jadi kita bersama-sama harus menjadikan anggota SPI bangga dengan organisasi perjuangan ini,” papar Henry yang hadir dalam acara Muswil tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat Sukardi Bendang menyampaikan, pemerintah (dalam hal ini Provinsi Sumatera Barat) harus segera menyelesaikan berbagai persoalan agraria, bertindak melindungi kepentingan rakyat banyak pada titik tertentu untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial agar tidak berlanjut. Oleh karena itu dia menggarisbawahi, DPW SPI Sumbar mendesak pemerintah Sumbar untuk menyetop izin investasi di Sumbar (dan Indonesia umumnya), dan terlebih dahulu penataan tanah sesuai peruntukkan yang lebih adil.

“Kemudian distribusikan tanah untuk anak cucu kamanakan (petani) terutama untuk pengembangan pangan berbasis rakyat, jangan dibiarkan anak cucu kamanakan saling berebut tanah dengan korporasi yang jelas-jelas berorientasi keuntungan semata. Investasi tanpa membekali anak cucu kamanakan dengan alat-alat produksi yang memadai hanya akan menggiring mereka menjadi kuli di negerinya sendiri, dan ancaman terhadap kedaulatan pangan bangsa,” ungkap Sukardi Bendang.

Irwan Hamid_Ketua BPW SPI Sumbar

 

Sementara itu Muswil akhirnya menetapkan Irwan Hamid sebagai Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumbar untuk periode 2013 – 2018. Dalam kata sambutannya Irwan Hamid menyampaikan, sebagai organisasi massa perjuangan, SPI sumbar ke depannya diharapkan semakin besar dan semakin kuat, walaupun ke depannya tantangan dan persoalan yang dihadapi akan semakin berat.

“Kasus-kasus sengketa agraria yang terjadi di di Sumbar, seperti di Pasaman Barat, menjadi prioritas organisasi agar dapat diselesaikan secara tuntas yang juga menjadi amanat Muswil kali ini. Perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan dengan tetap mengutamakan pertanian agroekologis juga menjadi bagian dari amanat muswil,” tuturnya.

Muswil kali ini juga menetapkan Syahwarman dan Azmi Dt. Naro sebagai anggota Majelis Wilayah Petani (MWP) SPI Sumbar untuk periode 2013-2018.

ARTIKEL TERKAIT
Penyelesaian Konflik Agraria Butuh Komitmen Tinggi
Galeri Foto: Aksi Tolak WEF Galeri Foto: Aksi Tolak WEF
SPI Gunung Kidul: Panen Kedelai Meningkat, Harga Jual Turun
Aksi SPI Merangin, Tuntut Penyelesaian Konflik Kehutanan
BERIKAN KOMENTAR ...

INFO TERBARU