NTP Februari 2015: Hortikultura dan Perkebunan Masih Lemah, Pangan Sedikit Menguat

NTP Hortikultura Februari 2015

JAKARTA. Pada Februari 2015, Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman Hortikultura turun 102,40 ke 101,95. Demikian Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan NTP terakhir pada hari Senin (02/03). Penurunan NTP pada bulan kedua tahun 2015 ini tersebut kembali disebabkan oleh turunnya harga cabe merah dan cabe rawit, dan juga diikuti oleh penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga (terkhusus pada komponen transportasi, komunikasi dan bahan makanan) dan biaya produksi & penambahan modal pada musim tanam selanjutnya. Namun prosentase penurunan harga jual hortikultura ini lebih besar, sehingga NTP pun lebih kecil dari NTP bulan sebelumnya. Ada pun penurunan pengeluaran tersebut masih dipengaruhi oleh turunnya harga BBM pada bulan Januari yang kemudian berdampak pada deflasi pedesaan (0,73%). Merujuk dari hasil sistem pantauan pasar kebutuhan pokok Kemendag, harga cabe besar mengalami penurunan selama bulan Februari dengan kisaran Rp.31.000 per kg hingga sekitar Rp.23.000 per kg

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), penurunan harga cabe merah dan sayuran lainnya adalah hal yang wajar karena stok melimpah. Namun tentunya jangan sampai terjadi penurunan harga juga disebabkan oleh cabe atau komoditas hortikultura impor di pasar-pasar tradisional.

“Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankan agar petani tetap mendapat harga yang layak, baik melalui pengaturan musim tanam, dan penerapan teknologi pasca panen terlebih ketika pasokan masih melimpah dan harga komoditas segar sudah cenderung turun,” tutur Henry di Jakarta (04/03).

Senada dengan petani hortikultura, kesedihan masih menyelimuti petani perkebunan rakyat. BPS mencatat NTP perkebunan rakyat turun kembali sebesar 0,43% (lihat grafik).

NTP Perkebunan Februari 2015Penurunan tersebut disebabkan diantaranya oleh turunnya harga penjualan komoditas kakao dan karet. Tragis, karena dua komoditas tersebut adalah komoditas unggulan eksport Indonesia. Pun ketika kurs dollar mengalami kenaikan hingga berkisar pada level Rp.12000 -12957 pada bulan Februari 2015. Laju Penurunan NTP tersebut bisa dikatakan dapat ‘dihambat’ oleh penurunan biaya konsumsi sehari-hari dan biaya produksi, seiring dengan masih berdampaknya penurunan harga BBM.

“Rata-rata harga karet selama bulan Februari berkisar Rp 5.000 – Rp 7.000 per kg. Bahkan di Sumatera Utara harga karet mengalami penurunan hingga 70% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara penurunan harga Kakao hingga ada yang mencapai 41%, meskipun juga ada yang mencapai 31%,” ungkap Henry.

Menurut Henry, ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena kehadiran korporasi-korporasi yang bergerak di perkebunan, tidak memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi petani perkebunan rakyat.

“Efek menetes (trickle down efect) dari kue hasil perkebunan belum sepenuhnya terbagi kepada petani perkebunan rakyat. Sebaliknya yang muncul adalah konflik agraria di sektor perkebunan. Masih segar di ingatan kita, beberapa hari lalu, petani di Kabupaten Tebo, Jambi, tewas karena dibunuh oleh oknum perusahaan. Ini kan sungguh miris,” tegas Henry.

Sementara itu, di tengah-tengah kegaduhan kenaikan harga beras, NTP pangan bulan Februari 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,79% (lihat grafik di bawah).

NTP Pangan Februari 2015

 

Menurut BPS, kenaikan NTP disebabkan oleh kenaikan penjualan komoditas ubi kayu dan jagung dengan kontribusi 0,57%, serta beras dengan kontribusi 0,16%. Namun kenaikan harga beras tersebut pada satu sisi memberatkan bagi keluarga miskin dan terkhusus keluarga petani yang masih membeli beras tentunya. Sementara itu tidak semua petani beras menikmati kenaikan harga beras.

“Memang benar ada penurunan biaya konsumsi rumah tangga ( deflasi) di pedesaan terkait masih adanya dampak penurunan harga BBM. Meskipun beras tetap sebagai sumber kenaikan harga kebutuhan konsumsi rumah tangga/inflasi ketika secara umum terjadi deflasi di pedesaan. Lebih dari itu kenaikan juga terjadi pada biaya produksi, yang kemungkinan disebabkan oleh masih adanya problem distribusi pupuk subsidi,” tambah Henry.