JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional November 2020 sebesar 102,86 atau mengalami kenaikan 0,60 persen dibandingkan NTP sebelumnya. Kenaikan NTP nasional tersebut dipengaruhi naiknya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 1,00 persen dan lebih tinggi dari indeks harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,40 persen.
Mengacu pada Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, kenaikan NTP Nasional tersebut disumbang oleh kenaikan di tiga NTP subsektor, yaitu NTP Subsektor Hortikultura (naik 1,85 persen), Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (naik 2,25 persen), dan Subsektor Peternakan (naik 0,58 persen). Sementara itu, 2 Subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu NTP Subsektor Tanaman Pangan (turun 0,54 persen) dan Subsektor Perikanan (turun 0,03 persen).
Menanggapi rilis BPS tersebut, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah, menyebutkan beberapa catatan terkait perkembangan di masing-masing NTP subsektor dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Kenaikan NTP November ini harus dilihat secara utuh. Kita lihat bahwa memang kenaikan NTP tersebut masih ditopang oleh kenaikan di NTP beberapa subsektor, tertinggi di Tanaman Perkebunan Rakyat. Memang juga terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk NTP subsektor Hortikultura, tetapi kenyataanya di tingkat petani kenaikan tersebut belum memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani,” ujarnya.
Laporan anggota SPI yang menanam sayur-sayuran, seperti di Desa Ciaruteun, Kab. Bogor dan di Desa Pasir Datar dan Sukamulya, Kab. Sukabumi, harga masih sangat fluktuatif. Pandi, petani anggota SPI Petani yang juga merupakan anggota dari Koperasi Petani Indonesia (KPI, koperasinya SPI) Bogor misalnya, menyebutkan mengalami penurunan harga.
“Harga jual untuk sayuran bayam dan kangkung menurun dari Rp1000 per ikat, menjadi Rp 500 per ikat. Begitu juga dengan caisim yang menurun dari rata-rata Rp5.000 – Rp6.000 per kilogram, menjadi Rp1.000 per kilogram” ujar Pandi.
Tidak hanya penurunan harga, Pandi juga menyebutkan penurunan juga terjadi pada permintaan untuk beberapa sayur-sayuran.
“November kemarin kita hanya menjual sayuran setengah dari kuota normal. Biasanya menjual 200 ikat sayuran, kini hanya 100 ikat sayuran. Tidak hanya itu dari yang biasanya kita bisa menyuplai sayuran semacan kangkung ke restoran dan kios sebanyak 50 kilogram per hari, turun menjadi 20 kilogram per hari,” sambungnya.
Sementara itu para petani SPI dari Pasir Datar dan Sukamulya, Kabupaten Sukabumi, menyebutkan kendati terjadi kenaikan harga di beberapa komoditas ini belum mampu menutup kerugian dari panen-panen sebelumnya dikala harga pembelian di tingkat petani masih rendah.
“Laporan dari KPI Pasir Datar dan Sukamulya, memang secara umum memang terjadi kenaikan harga-harga tanaman di subsktor hortikultura, khususnya di wortel, cabai, dan kol. Hanya saja ini masih belum layak karena di bulan-bulan sebelumnya, harga harga sayur anjlok. Kita juga dihadapkan pada sulitnya akses terhadap pupuk, khususnya pupuk subsidi,” ujar Dadun, yang merupakan Ketua KPI Pasir Datar.
Selanjutnya, Agus Ruli mengemukakan, untuk subsektor tanaman pangan, harga beberapa tanaman seperti beras, masih stabil. Hanya saja untuk jenis tanaman lainnya, seperti ubi, harga di tingkat petani masih sangat rendah.
“Untuk tanaman seperti beras, kita lihat harga tersebut masih relatif sama dengan bulan sebelumnya (Oktober), dikarenakan bulan Oktober dan November masih ada petani yang melakukan panen. Kenaikan harga diprediksi baru akan terjadi pada Bulan Desember dan Januari mendatang,” ungkap Agus Ruli.
“Hanya saja kita mendapat info dari anggota kita di Riau terkait harga Ubi/Singkong mencapai Rp 600 – Rp 800 / kilogram. Harga ini cenderung menurun, dan belum banyak menolong para petani ubi. Ini harus segera dicari jalan keluarnya, mengingat kita tidak boleh tergantung pada satu sumber pangan saja sesuai dengan konsep kedaulatan pangan,” sambungnya.
Terkait kondisi-kondisi di atas, Agus Ruli kembali menekankan pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk mendorong penyerapan produksi di tingkat petani dengan harga yang layak.
“Masalah ini sudah lama kita kemukakan dari bulan-bulan sebelumnya. Dapat dikatakan selama pandemi Covid-19 ini para petani mengalami kondisi yang jauh dari kata sejathera. Ini semua harus kita perbaiki, dan tentunya ini membutuhkan peran serta dari pemerintah untuk membantu para petani. Bulog sebagai contoh, harusnya bisa lebih banyak lagi menyerap padi hasil panen agar harga naik lagi,” paparnya.
Terkhusus untuk beberapa subsektor tanaman pangan yang mengalami penurunan, Agus Ruli menyebutkan pemerintah harus mendorong agar tanaman pangan selain beras diposisikan masuk sebagai bahan pangan pokok. Sehingga apabila harga rendah dan tidak menguntungkan di tingkat petani, dapat dilakukan operasi pasar.
“Khususnya untuk ubi/singkong, pemerintah perlu memperkuat industri pangan kecil (UMKM) yang bisa menyerap ubi/singkong milik petani dan dijadikan produk olahan untuk mendapat nilai tambah. Kita harus ingat per November lalu Kementerian Pertanian menyebutkan Indonesia masih mengimpor singkong dalam jumlah besar. Ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, dengan merencanakan food estate singkong. Ini harus dipikirkan ulang. Lebih baik memperkuat BUMN pangan yang bisa menyerap produksi singkong petani.Tidak perlu buka lahan lagi utk food estate,” tambahnya.
Kontak selanjutnya:
Agus Ruli Ardiansyah – Sekretaris Umum DPP SPI – 0812-7616-9187