NTP Oktober 2014: Tanaman Pangan & Hortikultura Naik, Tanaman Perkebunan (Tetap) Turun

JAKARTA. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan awal Oktober ini, Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan untuk Oktober 2014 kembali naik dari 97,78 menjadi 98,13. Meski demikian, kenaikan ini masih pada wilayah nilai kesejahteraan yang rendah atau lebih rendah dari 100.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, kenaikan NTP pangan ini tidak berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan petani. Ia menilai, terjadi inflasi atau kenaikan pengeluaran baik untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi akibat kelangkaan pupuk hingga biaya pompa air berikut dan kelangkaan BBM. Sementara terkait dengan faktor kebutuhan rumah tangga, presentase pengeluaran untuk belanja bahan makanan dan makanan jadi masih mendominasi inflasi pedesaan, di samping untuk kebutuhan perumahan.

“Hal ini juga yang menyebabkan tingkat kesejahteraan petani tidak beranjak naik. Ketika petani sebagai produsen dan sekaligus konsumen, maka hasil penjualan tanaman pangan mereka sendiri akan tergerus dengan pembelian pangan yang rentan juga mengalami kenaikan. Realitas ini adalah tantangan untuk pemerintahan Jokowi-JK yang harus kita selesaikan bersama,” kata Henry di Jakarta pagi ini (02/10).

Sementara itu, NTP hortikultura juga mengalami kenaikan dari 102,62 ke 103,22. Terkhusus untuk tanaman cabe Ini merupakan kenaikan kedua (bulan Agustus), setelah sebelumnya pada bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri, NTP justru mengalami penurunan. Namun laju kenaikan NTP ini terhambat oleh inflasi pedesaan dengan kenaikan kenaikan rumah tangga dan biaya produksi hampir mencapai 0,7. Biaya produksi tersebut salah satunya adalah pembelian pupuk yang harganya meningkat karena kelangkaan saat musim tanam.

“Ke depannya, kapasitas dan keterampilan petani dalam memproduksi pupuk organik harus ditingkatkan, begitu juga sarana-sarananya, karena pupuk organik terbukti mampu meningkatkan hasil produksi, ramah lingkungan, dan tidak merusak tanah. Pemerintah juga harus memperbanyak pupuk organik di tengah masyarakat, dan pengelolaannya yang berupa Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) diatur oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) atau koperasi-koperasi petani,” sambung Henry.

Henry mengemukakan, hambatan yang lain adalah produk-produk hortikultura impor – mulai dari hasil pertanian, hingga benih – yang masih saja membanjiri pasar-pasar mulai di tingkat kabupaten hingga ke pelosok desa.

“Seharusnya BUMN bersama pusat-pusat penelitian universitaslah yang memproduksi benih untuk skala nasional. Jika ingin berdaulat pangan, kita haruslah berdaulat benih. Oleh karena itu ke depannya SPI siap mengawal pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong petani untuk memproduksi benih INSITU agar murah dan terjangkau,” tegas Henry.

Berbanding terbalik dengan NTP Pangan dan Hortikultura, NTP Perkebunan bulan ini adalah 101,23, lebih kecil dari bulan-bulan sebelumnya atau sejak bulan Maret 2014. Penurunan itu dipicu lagi-lagi oleh inflasi  pedesaan untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi yang mencapai 0,6 %. Perkebunan yang berpengaruh dalam hal ini adalah kelapa sawit, salah satu produk ekspor dalam bentuk CPO terbesar di dunia. Menanggapi hal ini, pada akhir bulan September, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bahkan membebaskan bea keluar produk kelapa sawit ekspor dengan harapan ada kenaikan harga tandan buah segar dan juga peningkatan kesejahteraan petani.

Henry menambahkan, pembebasan bea keluar tidak cukup untuk melewati salah satu titik kritis memperbaiki kesejahteraan petani.

“Rantai pasok dari petani sawit hingga pabrik kelapa sawit yang menjadi titik kritisnya. Bisa saja kenaikan harga internasional tidak berpengaruh terhadap harga di tingkat petani, namun tidak sebaliknya bila terjadi penurunan harga CPO internasional,” tambahnya.

Zubaidah, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara menambahkan, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit akhir September lalu di Kabupaten Asahan hanya Rp 1.050 dari yang biasanya Rp 1.500 ke atas.

“Bahkan awal September lalu, harganya jatuh sampai Rp 900-an,” keluhnya.

Kontak Selanjutnya:

Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668  | Zubaidah – Ketua SPI Sumatera Utara – 0813 7083 8810