Occupy Jakarta: Gerakan Baru Menentang Kapitalisme

Oleh: Muhammad Ikhwan *)

JAKARTA. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh gerakan “Occupy Wall Street” (Occupy dibaca o-ku-pay, artinya menduduki) di Amerika Serikat (AS) yang menentang kontrol para pemodal besar dalam ekonomi-politik. Sejak Juli 2011 gerakan ini berusaha menduduki pasar modal AS yang berlokasi di Wall Street.

Saat dimulai, gerakan ini hanya dimulai belasan orang. Saat ini, ribuan orang berdemonstrasi di Wall Street menuntut perubahan di AS. Gerakan “occupy” ini lalu menggelinding bak bola salju ke seluruh dunia. Hampir 80 negara ikut melaksanakannya.

Semboyannya gampang, “Kami 99% dan menolak 1%”. Maksudnya, rakyat pekerja yang jumlahnya mayoritas haruslah berdiri menuntut haknya. Para pemodal yang jumlahnya minoritas tidak seharusnya mengendalikan hajat hidup orang banyak.

Gerakan ini pun sampai di Indonesia. Pada Rabu 19 Oktober kemarin, 70-an orang berkumpul di Bursa Efek Jakarta (BEJ) di Kawasan Sudirman, Jakarta. Di sini dicetuskan nama “Occupy Jakarta”. Sudah tiga hari berturut-turut dan gerakan ini tetap konsisten berkumpul meneriakkan tuntutannya. Jumlah massanya pun tidak menurun, dan juga ternyata mendapat perhatian publik yang cukup besar.

Pengorganisasiannya sangat gampang. Semua orang yang resah dan ingin perubahan boleh datang dan memuntahkan unek-uneknya. Tidak ada pemimpin aksi. Semua orang memimpin dan semua orang rela dipimpin. Beberapa orang membaca puisi, beberapa orang berorasi. Makanan dan minuman dibawa secara suka rela.

Dengan masalah kemiskinan, pengangguran dan diskriminasi di Indonesia, tentulah gerakan ini menjadi alternatif pengorganisasian. Lingkupnya cukup luas dan platform-nya cukup mudah dipahami—sehingga membuatnya lebih bisa mengorganisasikan banyak orang. Kesulitannya mungkin adalah ikatan yang cukup lemah dan butuh proses untuk kesepakatan agar membuatnya bergulir dan bergulir menjadi lebih besar lagi.

Kita tunggu saja. Semoga berguna untuk perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.

*Penulis adalah Ketua Departemen Luar Negeri, Serikat Petani Indonesia