OECD Bisa Menjerumuskan (kembali) Kebijakan Pertanian dan Pangan Indonesia

JAKARTA. Dalam dua hari ini (11-12 November 2014) OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi) dan ASEAN menyelenggarakan  Konferensi Regional tentang Kebijakan Ketahanan Pangan di Kawasan ASEAN di Bogor, Jawa Barat. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah saling tukar informasi tentang kebijakan ketahanan pangan antara OECD dan ASEAN, serta pembahasan tentang implikasi tantangan dan peluang dari integrasi ekonomi ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Terdapat 12 sektor prioritas untuk diintegrasikan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yakni pertanian, otomotif, E-ASEAN, eletronik, perikanan, layanan kesehatan, karet, tekstil, kayu, perhubungan udara, pariwisata dan jasa logistik

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengingatkan, OECD memiliki jejak rekam tidak pro petani kecil. Ia menyampaikan, pada Oktober 2012 OECD pernah merekomendasikan agar  Indonesia membuka lebih luas pasar produk pertanian dalam perdagangan internasional dan mereformasi skema subsidi input dan bantuan pangan serta mulai meninggalkan tujuan swasembada pangan.

“Kita masih ingat, pada saat itu OECD juga menyebutkan bahwa proteksi terhadap impor menghambat daya saing sektor pertanian, dan membatasi pertumbuhan produksi pertanian. Saat itu OECD merekomendasikan agar pemerintah kita mendorong penanaman modal swasta pada sektor pertanian sama dengan menyerahkan pertanian kepada perusahaan-perusahaan besar multinasional yang pastinya hanya akan mengejar keuntungan semata,” papar Henry di Jakarta pagi ini (11/11).

Henry menegaskan, rekomendasi OECD dua tahun lalu itu adalah sesat dan tidak sesuai dengan semangat kedaulatan pangan yang saat ini diusung oleh pemerintahan Jokowi-JK. Oleh karena itu Henry kembali mengingatkan agar Presiden Jokowi berikut Menteri Pertanian Amran Sulaiman harus lebih bersikap hati-hati dalam menyikapi  kebijakan pangan kawasan yang mengusung liberalisasi pertanian, dan tetap konsentrasi kerja, kerja , kerja untuk mewujudkan program kedaulatan pangan sesuai janji kampanyenya seperti distribusi 9 juta hektar lahan untuk petani, 1.000 desa berdaulat benih, pembukan sejuta hektar lahan pertanian di luar jawa, pembangunan irigasi dan waduk untuk pertanian, dan lain sebagainya.

“Liberalisasi perdagangan produk pertanian itu bertabrakan konsep kedaulatan pangan, karena kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Resep OECD mirip dengan resep yang digunakan oleh IMF yang mengakibatkan Indonesia menandatangani Letter of Intent di tahun 1998 yang telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan pangan Indonesia, dengan dibukanya impor sebesar-besarnya seperti kedelai, gandum, susu, dan lainnya. Hal ini telah menghancurkan dunia pertanian Indonesia. Impor inilah yang membuat sektor pertanian dan perekonomian pedesaan semakin tidak atraktif karena tidak menguntungkan dan sulit bersaing,” kata Henry panjang lebar.

Henry menambahkan rekomendasi OECD agar Indonesia membuka proteksi pasar pertanian justru berlaku sebaliknya bagi negara-negara anggotanya seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis, dan lainnya yang justru memproteksi pertaniannya.

“Ini kan aneh,” imbuhnya.

OECD sendiri adalah organisasi internasional yang beranggotakan 34 negara seperti Australia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, yang mengklaim negaranya maju dan menjunjung tinggi ekonomi pasar bebas. Pada sisi lain, Indonesia sudah babak belur terlebih dahulu sebagai dampak dari pelaksanaan perjanjian pasar bebas (free trade agreement-FTA) di kawasan ASEAN, khususnya ASEAN FTA dan ASEAN-Tiongkok FTA.

Kontak selanjutnya: Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668