Pemerintah Lalai Selesaikan Konflik Mesuji

JAKARTA. Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah lalai menyelesaikan konflik Mesuji. Hal ini ditegaskan oleh Achmad Ya’kub, Ketua Departemen Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) di sekretariat DPP SPI di Jakarta, sore ini (27/02).

Ya’kub memandang sudah sangat mendesak dibentuknya Komisi Penyelesaian Konflik Agraria dalam kerangka pelaksanaan Pembaruan Agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Adapun dasar pertimbangannya, kami melihat dan mengalami sendiri berbagai konflik Agraria. Akhir-akhir ini kekerasan dalam konflik agraria eskalasinya terus meningkat. Puncak dari kekerasan tersebut adalah pembunuhan terhadap rakyat yang terlibat dalam sengketa dan konflik agraria,” ungkap Ya’kub.

Ya’kub mengungkapkan, ketidakadilan agraria dan konflik agraria harus segera diselesaikan agar tidak semakin mendalam menjadi persoalan sosial lainnya. Penyelesaian konflik agraria bukan sekedar untuk mengakhiri kekerasan supaya tidak berulang, tetapi lebih jauh adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia juga menggarisbawahi bahwa konflik setidaknya disebabkan oleh tidak terselesaikannya masalah utama agraria. Dimana masalah utama agraria (tanah, air, dan kekayaan alam) adalah konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan sedikit orang bermodal dan korporasi besar.

“Sisi lain puluhan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah. Perlu kami tegaskan lagi bahwa akar konflik agraria sesungguhnya karena adanya ketimpangan pemilikan, penguasaan dan penggunaan atas tanah dan kekayaan tanpa ada upaya untuk merombaknya,” tambah Ya’kub.

Mengenai kasus Mesuji, Ya’kub menyampaikan bahwa sejak awal pemerintah keliru dengan membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta), karena hanya memperpanjang birokrasi pemberian rekomendasi. Seharusnya cukup memperkuat Komnas HAM yang telah melakukan investigasi dan pemerintah segera menindaklanjutinya. Demikian juga kepada Konas HAM agar menggunakan cara-cara ekstraordinari untuk melakukan mediasi konflik di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan ini.

“Masyarakat merasa konfliknya berkepanjangan sehingga lelah secara sosial, psikologis dan ekonomi keluarga-keluarga tani terganggu. Demikian juga anak-anak dan para ibu-ibu yang hidup dalam kondisi tertekan. Langkah awalnya bisa dengan membekukan ijin operasi PT. BSMI dan terkait register 45, memastikan masyarakat sebagai subyek landreform-nya,” ujar Ya’kub.

Sementara itu, menurut Warga Sri Tandjung, Mesuji, Lampung, Ajar Atikana, sekarang ini petani merasa sendirian karena tiada yang memberikan perlindungan dan mengakui hak-haknya.

“Bahkan beberapa diantara kami justru dijadikan buronan polisi, dengan alasan yang tidak berkaitan dengan penyelasaian soal lahan kami ini. Kami minta agar HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT. Lampung Inti Pertiwi (LIT) segera dicabut,” ujar pria ini saat dihubungi langsung.

Oleh karena itu, SPI mendesak Pemerintah untuk:

1. Segera keluarkan polisi dan TNI dari permukiman penduduk dan wilayah kelola rakyat
2. Segera memberikan rasa keadilan masyarakat melalui pemenuhan tuntutan hak masyarakat sehingga konflik bisa segera diselesaikan.
3. DPR segera membentuk Pansus/Timsus Agraria dan segera melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan agraria.
4. Melaksanakan Pembaruan Agraria Sejati sebagai jalan keluar dari segala konflik agraria yang terjadi di Indonesia