Pemerintah Tak Pernah Serius Urus Kedelai

JAKARTA. Januari 2007 harga kedelai meningkat lebih dari 200 persen dibanding pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Saat itu harga kedelai di kisaran Rp 7.800/Kg yang merupakan harga tertinggi sejak 24 tahun terkahir. Hal yang sama kembali berulang, di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok di bulan Ramadhan ini, harga kedelai kembali melambung tinggi. Tentu ini menjadi pukulan cukup keras bagi para pengrajin tahu dan tempe dan konsumen pada umumnya.

Lonjakan ini disebabkan alasan yang sama yaitu menurunnya produksi kedelai di Amerika Serikat yang merupakan penyumbang terbesar impor kedelai Indonesia, jika saat itu karena alih fungsi produksi kedelai menjadi etanol hari ini karena kekeringan yang melanda kawasan tersebut. Kekeringan yang disebut sebagai kekeringan terburuk sejak tahun 1950-an ini dikabarkan menyebabkan penurunan 6 persen produksi kedelai di Amerika Serikat.

Untuk mengatasi lonjakan harga kedelai, pemerintah kemudian melakukan langkah yang sama seperti tahun 2007, yaitu menurunkan bea masuk kedelai hingga 0 persen.

Menurut Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), pemerintah tidak pernah belajar dari kasus yang sama soal kedelai. Justru yang membuat produksi kedelai dalam negeri hancur adalah karena diberlakukannya bea masuk impor kedelai 0 persen.

“Pemicu awal dari krisis kedelai yang berulang terjadi di Indonesia adalah karena  pemerintah memberlakukan kebijakan pasar bebas dengan membuka keran impor kedelai dan menurunkan bea masuk kedelai hingga 0 persen pada tahun 1999,” jelas Henry.

Kebijakan tersebut, lanjut Henry, membuar pasar nasional dibanjiri kedelai impor, akibatnya harga kedelai di tingkat petani tertekan, petani banyak yang merugi dan memilih untuk beralih ke tanaman lain atau terpaksa mencari pekerjaan di sektor lain.

Padahal tidak sampai dua dekade lalu produksi kedelai di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan Indonesia boleh berbangga swasembada kedelai tahun 1992. Data BPS menunjukkan impor kedeleai ‘hanya’ sebesar 541 ton pada tahun 1990. Angka ini melonjak menjadi 1,5 juta ton dengan nilai Rp 5,9 triliun pada tahun 2011.

“Tahun 2008 ketika harga kedelai melonjak hingga 200 persen, kita sudah ingatkan pemerintah, untuk jangka panjang kita harus berswasembada kedelai, tidak bisa menggantungkan terus menggantungkan kebutuhan dari impor,” tegas Henry

Untuk mencapai swasembada itu, menurut Henry, ada tiga hal utama yang harus dilakukan pemerintah, pertama, segera melaksanakan pembaruan agraria. Kedua, membangun infrastruktuir di pedesaan seperti irigasi dan jalan-jalan desa bukan hanya jalan tol saja yang dibangun. Ketiga, tegakkan kedaulatan pangan dengan cara berswasembada dan melepaskan ketergantungan terhadap mekanisme pasar bebas.

“Jika Menteri Pertanian belum lama ini mengumumkan terdapat 2,1 juta hektar lahan produktif dari 7 juta lahan terlantar yang ada hari ini mengapa lahan-lahan tersebut tidak didistribusikan kepada para petani kedelai maupun tanaman pangan lainnya untuk sungguh-sungguh kembali mencapai swasembada pangan di Indonesia dan melepaskan ketergantungan dari pangan impor,” pungkas Henry.