Perjuangan petani sembalun membangun kemandirian

Kemandirian memiliki arti yang sangat penting. Baik untuk perorangan, keluarga, organisasi, juga untuk bangsa dan negara. Demikian halnya untuk Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memperjuangkan kemandirian organisasinya dengan membentuk badan-badan usaha, yang selanjutkan akan menopang pemenuhan dasar kebutuhan petani itu sendiri.

Ketua Pelaksana Wilayah Serikat Petani Indonesia (SPI) NTB Wahidjan mengatakan, pembangunan kemandirian organisasi petani merupakan hal mutlak untuk dilakukan. Karena pemenuhan kebutuhan dasar petani yang sampai saat ini tidak mendapat perhatian yang baik dari pemerintah.

Menurut Wahidjan, pemerintah tidak hanya lamban menyikapi permasalahan petani  namun juga tidak tepat sasaran dan menyelesaikan akar permasalahan. Buktinya, pupuk masih langka dan mahal dipasaran, harga jual produk pertanian yang tidak menentu, serta tengkulak dan ijon di pedesaan yang jelas merugikan petani masih berkeliaran.

Hal tersebur juga dialami petani Desa Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di lereng Gunung Kerinci yang memiliki potensi besar sebagai penghasil sayuran dan buah, mereka membangun kebersamaan dalam organisasi dan berjuang untuk meningkatkan produktifitas. Secara bersama dalam naungan bendera SPI, petani Sembalun  membangun demplot, menanam komoditas unggulan sayuran dan buah, dan menerapkan pertanian semi-organik.

Demplot dan kebun produksi dibangun di atas tanah lahan reclaiming anggota di areal eks. PT. Sembalun Kesuma Emas (PT.SKE) seluas 1 hektar. Anggota SPI wilayah NTB secara bertahap bergotong royong secara bergantian untuk mengelolah tanah dan telah membangun dua buah geleng (rumah panggung).

Untuk penanaman komoditas unggulan, petani Sembalun Lawang sudah memulai menanam Tomat saat musim tanam pada pertangahan tahun 2008 lalu. Percobaan penanaman tomat dilakukan di atas lahan seluas 2,5 are dengan menerapkan pertanian semi organik.

Upaya menanam komoditas unggulan itu, tutur Wahidjan, menemui beberapa kendala. Yakni, biaya transportasi sampai ke pasar di Mataram yang tinggi, ketersediaan dan harga pupuk yang mahal, serta rantai distribusi yang sudah dikuasai tengkulak dan pengijon.  ”Kegagalan itu menjadi pelajaran berharga. Namun tidak menyurutkan perjuangan pertani dalam membangun kemadirian,” tegasnya.

Perjuangan SPI Wilayah NTB terhadap berbagai keterbatasan dan ketidak berpihakan pemerintah terhadap petani juga pernah dilakukan dengan upaya pertukaran komoditi pertaniaun untuk menjawab kebutuhan petani.

Berawal dari kekekurangan bahan makanan pokok dan mahalnya harga beras, petani di Sembalun Lawang dan Tanak Awu mencoba melakukan pertukaran komoditi pertanian.

Dengan komoditi sayur mayur yang dimiliki petani Sembalun Lawang dan komoditi beras yang dimiliki petani Tanak Awu, barter dilakukan mulai pertangahan tahun 2007. Upaya itu sedikit demi sedikit dapat menjawab permasalahan petani, terutama tentang kekurangan komoditi beras yang dialami petani Sembalun Lawang.

Bukan tanpa kendala, barter komiditi itu pun berjalan dengan berbagai rintangan. Mengenai kendala dan keterbatasan tersebut, menurut Wahidjan, menjadi tantangan untuk memperbaiki diberbagai sisi organisasi petani itu sendiri dan menjadi bukti dari ketidakberpihakan pemerintah terhadap kaum tani, karena tidak memberikan jaminan proteksi harga hasil produksi pertanian dan menjawab kebutuhan dasar petani akan pupuk dan pangan itu sendiri.