Pertanian G20: Tolak Perampasan Pangan Oleh Negara-Negara Kaya di Dunia!

JAKARTA. Pertanian dan pangan akan menjadi menu utama dalam pertemuan menteri-menteri pertanian G20 yang akan diadakan di Paris pada 22 dan 23 Juni, sebagai langkah awal persiapan Konferensi G20 di Cannes, Perancis bulan November nanti. Gerakan petani internasional La Via Campesina mengutuk usaha yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah negara-negara kaya di dunia untuk merampas dan mengontrol kebijakan pangan yang tidak hanya berdampak pada petani, tapi juga setiap manusia di muak bumi ini.

G20 tidak punya otoritas untuk mendikte kebijakannya ke seluruh dunia. Ini hanya khusus untuk 20 negara-negara terkaya di dunia, tidak memasukkan negara-negara yang miskin. Sebagai contoh, dari Afrika, salah satu benua yang paling lapar di muka bumi, hanya Afrika Selatan yang masuk dalam kelompok ini.

G20 bukan hanya tidak sah, tetapi juga tidak kompeten. Sejak pembentukannya pada tahun 1999 dimaksudkan untuk membangun tatanan dunia ekonomi baru, dengan mengendalikan spekulasi dan bebas pajak, membongkar transaksi keuangan bank-bank dan pajak yang “terlalu besar”, adalah salah satu rencananya. Tapi upaya ini gagal karena para pemimpin negara G20 terus mempromosikan kebijakan neoliberal yang sama yang telah menciptakan krisis pangan dan keuangan saat ini.

Sekarang dengan kepemimpinan Perancis dalam G20, ketidakstabilan harga pangan sebagaimana juga pembangunan pedesaan ditempatkan dalam agenda utama.

Harga pangan yang memuncak lagi, mencapai level yang sama seperti tahun 2008 ketika harga yang melambung tinggi membuat jumlah orang yang kelaparan di dunia ini melebihi angka satu miliar, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

Ketidakstabilan harga pangan adalah konsekuensi dari beberapa faktor termasuk liberalisasi perdagangan, deregulasi pasar, spekulasi dan promosi produk agrofuel. Kebijakan pangan yang berorientasi ekspor dan ketergantungan pada pasar luar membuat harga menjadi tidak stabil. Ketika hasil produksi utama dijual ke pasar dan tidak ada stok tersedia baik di tingkat masyarakat atau pedesaan, maka ketidakstabilan harga dapat memiliki dampak yang mematikan. Petani kehilangan posisi tawar untuk menentukan harga, ketika  eksportir, broker besar dan pengecer yang mengendalikan pasar dan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi.

Selain itu, tidak seperti agroekologi, pertanian berbasis industri sangat tergantung pada bahan bakar fosil untuk produksi pestisida dan transportasi. Hal ini juga meningkatkan ketidakstabilan di pasar dunia. Bahkan jika mereka memproduksi makanan, petani kecil, baik perempuan dan laki-laki, menjadi korban pertama dari melambungnya harga. Karena mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap tanah dan sumber daya produktif lainnya, mereka harus membeli sebagian besar makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan keluarga mereka. Biaya produksi juga meningkat karena harga bahan bakar yang tinggi. Harga yang dibayarkan kepada produsen seringkali berada di bawah biaya produksi, dan jauh di bawah harga yang dibayarkan oleh konsumen. Selisih antara harga produsen dan harga konsumen dikantongi oleh perantara, jaringan supermarket dan pedagang besar.

Akuisisi besar-besaran lahan pertanian oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir mengakibatkan penggusuran terhadap petani dan mengurangi kapasitas masyarakat di negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin untuk member makan diri mereka sendiri. Dalam hal itu, inisiatif Bank Dunia untuk membuat perampasan lahan meraih lebih diterima secara sosial adalah solusi yang tidak dapat diterima. Prinsip-prinsip untuk Investasi Pertanian yang Bertanggung Jawab dibentuk untuk melegitimasi perampasan tanah dari para petani kecil. Ini membuat investor asing dan domestik memiliki lahan yang luas di bawah kendali mereka.

Seharusnya makanan ada dalam setiap piring manusia di muka bumi ini, tidak hanya dalam piring mereka yang kaya. Oleh karena itu, keputusan yang berkaitan dengan pangan dan pertanian seharusnya tidak dibahas oleh G20, apalagi G8, tetapi pada tingkat lebih global, oleh semua negara di dunia. G20 sedang mempertimbangkan untuk membuat sebuah “Pertemuan Tahunan Ketahanan Pangan” guna melibatkan masyarakat sipil. La Via Campesina melihat inisiatif ini sebagai langkah mundur dan menegaskan kembali bahwa Komite Ketahanan Pangan Dunia PBB yang telah direformasi harus dihormati sebagai pusat di mana kebijakan pangan global dinegosiasikan dengan partisipasi masyarakat sipil, dan diputuskan di antara semua negara-negara.

Bersama La Confédération de Paysanne, anggota La Via Campesina di Perancis, kami menegaskan kembali bahwa solusi untuk krisis saat ini terletak pada kebijakan nasional, regional dan internasional yang mengatur pasar untuk menjamin harga yang adil bagi konsumen maupun bagi petani kecil, khususnya perempuan dan pemuda.

Kebijakan berbasis Kedaulatan Pangan harus mencakup:

• Pembelaan dan dukungan berbasiskan petani, pertanian berkelanjutan berskala kecil dijual di tingkat lokal. Ini termasuk antara lain kebangkitan pangan lokal, perlindungan benih petani, akses terhadap tanah dan air, dan akses pendidikan. Misalnya, konversi lahan pertanian untuk tujuan lain seperti perumahan, pariwisata atau industri seharusnya tidak diperbolehkan. Ketika para petani memiliki kontrol lebih baik atas pengolahan dan pemasaran produk mereka, mereka jadi tidak rentan terhadap ketidakstabilan pasar.
• Pembentukan (kembali) cadangan makanan fisik yang beragam (dari tingkat lokal sampai tingkat nasional) untuk menstabilkan harga dan mengecilkan risiko ketika terjadi kasus bencana alam dan keadaan darurat.
• Langkah-langkah yang kuat untuk melarang spekulasi pada produk pangan, seperti larangan pada pasar berjangka spekulatif. Alih-alih menstabilkan harga, mereka menciptakan gelembung spekulatif dengan harga fiktif.
• Mengakhiri pembongkaran kebijakan pertanian seperti Common Agricultural Policy (CAP), yang dipaksakan oleh WTO dan organisasi lainnya. Negara harus memiliki hak untuk melindungi pasar mereka sendiri terhadap praktek dumping dan mempertahankan produksi lokal mereka. Negara-negara dengan potensi pertanian dalam hal jumlah keluarga petani dan ketersediaan lahan perlu untuk menghidupkan kembali produksi pangan mereka untuk kebutuhan dalam negeri.
• Mengakhiri promosi agrofuel yang menempatkan tekanan pada pasar makanan dan mengusir petani dari tanah mereka.
• Mengakhiri perampasan tanah dan mengimplementasikan komitmen yang dibuat pada Konferensi Internasional tentang Reformasi Agraria dan Pembangunan Pedesaan (ICARRD) FAO. Kami menuntut agar proses penjabaran dari Pedoman FAO tentang Pengaturan Tanah dan Sumber Daya Alam diperkuat, dan memberikan kerangka yang jelas untuk melindungi petani, petani kecil dan masyarakat yang tinggal dan bekerja di atas lahan, perlindungan terhadap hak atas tanah, dan perlindungan dari praktek perampasan tanah.

Henry Saragih,

Ketua Umum SPI dan Koordinator Umum La Via Campesina