Pertanian menyelamatkan bangsa dari krisis kapitalisme global

SUMEDANG. Pertanian menyelamatkan bangsa dari krisis kapitalisme global,  sektor riil seperti pertanian, peternakan dan perikanan lah yang akan mampu bertahan di tengah krisis finansial yang ada saat ini seperti juga yang telah terbukti pada krisis tahun 1997-1998 lalu. Sektor riil yang dimaksud adalah hasil produksi yang orientasinya tidak hanya ekspor, namun lebih pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hal ini disampaikan Achmad Ya’kub Ketua SPI pada Seminar Nasional BEM Fakultas Pertanian yang diadakan oleh Universitas Padjajaran di Bandung hari Sabtu, 21 Februari 2009.

Dalam seminar sehari itu sekitar 300 mahasiswa fakultas pertanian dari sejumlah universitas negeri dan swasta di Indonesia berkumpul untuk mencari langkah membangun pertanian sebagai sektor andalan menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Peserta seminar menyadari betul betapa kebijakan pertanian di Indonesia saat ini telah didikte oleh industri-industri pertanian raksasa demi keuntungan pihak-pihak tersebut dan bukannya disesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh petani. Demikian juga intervensi dari IMF, Bank Dunia dan WTO yang dampaknya buruknya makin terasa bagi masyarakat sekarang ini.

Achmad Ya’kub menyatakan bahwa perubahan mendasar yang akan membantu bangsa ini untuk bertahan menghadapi krisis global perlu segera dilakukan, bukan hanya demokrasi politik yang perlu dimajukan namun juga demokrasi ekonomi. Membangun sektor riil seperti pertanian dan mendorong kemandirian bangsa dengan melepaskan corak kapitalistik yang berkembang melalui privatisasi, deregulasi dan liberalisasi adalah suatu keharusan.

Seperti yang kita lihat sekarang ini negara-negara penganjur liberalisasi pasar sekarang ini justru pemerintahnya secara besar-besaran meng-intervensi pasar melalui berbagai kebijakan yang protektif. Mereka melanggar anjurannya sendiri.

Seminar ini nampaknya sejalan dengan Konferensi Membangun Tata Ekonomi-politik Baru Pasca Krisis Kapitaltisme Global yang diadakan Gerak Lawan di Jakarta beberapa hari sebelumnya. Banyaknya pihak yang menyatakan keresahan terhadap sistem pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga saat ini nampaknya tetap sulit untuk diterima pemerintah. Bahkan dalam seminar ini Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Departemen Pertanian Ahmad Dimyati yang mewakili pemerintah dengan terang-terangan menolak kesimpulan akhir yang disampaikan dari seminar tersebut.

Ahmad Dimyati yang dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasinya terhadap surplus beras di Indonesia, namun mendapat sanggahan bertubi-tubi dari para mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dari sejumlah universitas negeri menyampaikan kegelisahan mereka mengapa jika surplus petani tetap miskin dan apakah layak untuk membicarakan ekspor beras di tengah kondisi masih banyaknya rakyat Indonesia yang kesulitan mengakses makanan, dalam hal ini beras.

Dalam paparannya Ahmad Dimyati menyampaikan mengenai masalah distribusi yang menjadi penyebab kesulitan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Dimyati menyampaikan usaha pemerintah membangun apa yang disebut sebagai rantai pasok yang terstruktur untuk membangun hubungan petani dengan konsumen.

Sayangnya konsumen atau pengguna produk yang dimaksud disini ialah pihak industri pengolahan makanan swasta melalui sistem kemitraan seperti sistem PIR di perkebunan. Padahal sistem kemitraan ini justru membuat petani kehilangan kemandirian dan kreativitas untuk mengembangkan pengolahan bahan baku dan tidak menjawab masalah distribusi yang ada saat ini karena industri swasta akan mengontrol pemasaran dan penetapan harga.

Menurut Ya’kub, pertanian dan pangan jangan sampai diperlakukan sebagai barang dagangan belaka namun harusnya dipandang sebagai kebutuhan paling mendasar rakyat dan pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi dan melindunginya sesuai konstitusi. Karena itulah peran pemerintah sangat vital bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat.