Petani dan Mahasiswa Se-Sumatera Utara Rayakan Hari Pangan Sedunia

MEDAN. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) merayakan peringatan Hari Pangan Sedunia dengan mengadakan diskusi bertemakan “Cintai Pangan Lokal, Lindungi Hak Asasi Petani” di Medan (24/10).

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut Zubaidah menyampaikan, peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini adalah momen yang pas untuk menegaskan bahwa Indonesia, terkhusus Sumatera Utara memiliki banyak pangan lokal, yang bisa menjadi makanan pokok pengganti beras.

“Contohnya, para petani SPI di Kabupaten Langkat saat ini adalah produsen singkong atau ubi kayu yang memiliki kualitas nomor satu. Ubi ini bisa dijadikan pengganti beras, dan bisa diolah menjadi beragam bahan makanan, dan tepungnya bisa kita olah sehingga kita tidak lagi terlalu banyak mengkonsumsi (tepung) gandum impor. Jadi kita tak tergantung kepada beras saja,” kata Zubaidah.

Untuk itu menurut Zubaidah, pemerintah harus melindungi dan menjami hak-hak asasi petani sehingga petani merasa aman dan terlindungi dalam memproduksi pangan yang mampu menegakkan kedaulatan.

“Sediakan lahannya untuk bertani, jamin harga jual produknya, jangan kriminalisasi petaninya,” imbuh Zubaidah kepada seratusan peserta diskusi yang berasal dari berbagai kabupaten di Sumatera Utara.

Sehari sebelumnya, Jumat (23/10), sekumpulan mahasiswa dan pemuda tani yang tergabung dalam Sumatera Youth Food Movement (SYFM) juga mengadakan diskusi memperingati Hari Pangan Sedunia.

Dalam diskusi yang mengambil tema “Menolak Impor Beras dan Mempertanyakan Realisasi Program Kedaulatan Pangan Pemerintah” Randa Sinaga inisiator SYFM menyampaikan pemuda dan mahasiswa harus terus berada di posisi terdepan dalam menyuarakan dan membela kepentingan petani.

“Untuk itu kita menolak tegas rencana pemerintahan Jokowi-JK yang berniat melakukan impor beras dari Vietnam sebanyak satu jutaan ton,” katanya.

Randa menambahkan, niatan impor beras pemerintah tersebut tentu saja akan menodai program kedaulatan pangan pemerintahan Jokowi-JK yang sebelumnya sudah tercantum dalam Nawa Cita dan RPJMN.

“Justru yang harus disegerakan adalah mendistribusikan lahan-lahan terlantar kepada petani tak bertanah yang merupakan bagian dari program pembaruan agraria,” tambahnya.