Petani dan UUPA 1960 (UUPA No. 5 Tahun 1960 Harus Diperjuangkan)

1. Al-Qur’an surat al-Rahman ayat 10: “Bumi diciptakan oleh Tuhan untuk semua makhluq”

2. Al-Qur’an surat al-A’raf ayat 24: “Bumi diciptakan sebagai tempat hidup dan fasilitas bagimu hingga kini”

Hidup di desa menjadi seorang petani, yang kita bayangkan adalah suasana kedamaian, kenyamanan, kecukupan pangan dan kegotongroyongan, jika semua hal-hal yang menyangkut unsur-unsur usaha tani dimiliki secara hakiki oleh petani desa.  Namun faktanya hingga detik ini nafas duka yang berkepanjangan terus dirasakan oleh kaum tani.  Petani yang pada umumnya adalah wong cilik, boleh di katakan sehari-hari masalah yang dihadapi dan difikirkan adalah masalah tanah dan air. Tanah dan air adalah dambaan petani, karena sangat penting dan strategisnya bagi kehidupan dan penghidupannya.  Dapat dikatakan bahwa berbicara mengenai petani harus serta merta berbicara tanah dan air, karenanya merupakan Dwi Tunggal yang tak terpisahkan.

Tanah dan Air inilah yang dimaknai Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA) sebagai alas produksi yang penting bagi petani dan dunia pertanian di Indonesia.  Artinya berbicara petani adalah tanah air dan UUPA.  UUPA  mengandung nilai-nilai dasar secara garis-garis besar dan pokok.  Sampai saat ini telah berumur setengah abad (50 Tahun) (1960 – 2010), dan selama kurun waktu tersebut persoalan agraria berkaitan dengan kepemilikan, pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam semakin kompleks dan tetap menyengsarakan petani miskin.  Hal ini disebabkan selama kurun waktu itu pula UUPA dipetieskan, atau tidak dijalankan secara murni dan konsequen.  Padahal semangat UUPA adalah dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3, yang pada hakekatnya mengatur hubungan rakyat sebagai sosial sistem dan sumber daya alam sebagai ekosistem, merupakan dasar kebijakan mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Masalah petani dan UUPA adalah masalah negara dan bangsa, masalah rakyat, masalah generasi dan masalah anak cucu kita.  Hal ini berarti dengan memperjuangkan dan menegakkan UUPA berarti  memperbaiki persoalan bangsa dan negara, menegakkan kedaulatan negara dan lebih jauh lagi adalah menjaga masa depan bangsa yang mandiri dan berkelanjutan.

UUPA sebagai Alat Memakmurkan Petani Indonesia

Semangat UUPA adalah pertimbangan corak kehidupan mayoritas rakyat yang ekonominya bersifat agraris.  Hal ini bisa dipahami bahwa hampir 70% penduduk Indonesia hidup dan menghidupi sebagai petani. Disisi lain nilai-nilai religius yang terkandung dalam UUPA memandang bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi yang amat penting dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Betapa pentingnya UUPA bagi petani Indonesia secara tersirat maupun tersurat, dimana tanggal pengesahan UUPA yaitu tanggal 24 september ditetapkan sebagai HARI TANI NASIONAL berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tanggal 26 Agustus 1963 No 169/1963.  Yang diharapkan UUPA dapat menjadi tonggak perubahan kehidupan kaum tani yang lebih baik, setelah diketahui telah terjadi ketimpangan struktur agraria akibat budaya feodalisme dan praktik penjajahan kolonial Belanda selama 350 tahun (Sadjarwo, 2009).

Sangat jelas UUPA bukan semata-mata hukum agraria, melainkan adalah politik agraria yang mengatur hubungan petani dengan tanah dan air.  Hubungan UUPA dengan petani tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, dan oleh karena itu komitmen UUPA sangat jelas berorientasi kepada kehidupan petani.

Namum demikian, dalam perjalannya UUPA tidak dijalankan, persoalan agraria atau dengan kata lain konflik agraria terus terjadi diberbagai wilayah di Indonesia.  Peralihan rezim politik orde lama ke orde baru, kemudian sampai orde reformasi, bahkan sampai sekarang, yang menerapkan sistem pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dan ditopang sistem politik yang otoriter justru melanggengkan praktek-praktek ekonomi kapitalistik dan mengaburkan pemaknaan dan pelaksanaan pembaruan agraria sejati.

Konflik agraria terus terjadi dimana-mana dan posisi petani terus dalam posisi yang kalah dan tertindas, potret kasus anggota SPI di Tanak Awu, Bandar Pasir Mandoge-Sumatera Utara, Konflik perkebunan di Kampar Riau, dan sengketa agraria antara PTPN VII dengan petani SPI di Rengas Sumatera Selatan.  Ini menggambarkan bahwa UUPA tidak dijalankan oleh pemerintahan Indonesia dari zaman ke zaman.

Wacana pembaruan agraria dengan istilah PPAN yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 31 Januari 2007 dan kembali diulangi dalam pidatonya di bulan Januari 2010 hanya jargon belaka, supaya dianggap nampak populis dimata rakyat Indonesia pada umumnya dan kaum tani khususnya.  Implementasi 3 tahun agenda PPAN (program pembaruan agraria nasional) tidak jelas dan disorientasi untuk kehidupan petani.  Hal ini terbukti dengan konflik agraria yang makin marak sepanjang tahun 2009 – 2010, tanah terlantar 9,2 juta ha yang akan dibagikan tidak jelas lokasinya, dan berbagai implementasi PPAN yang lebih mengutamakan pada pemodal.

Melihat berbagai perkembangan lapangan politik agraria dari zaman ke zaman, sudah sangat jelas bahwa pembaruan agraria hanya akan bisa berjalan dan diperjuangkan atas prakarsa rakyat/kaum tani yang terorganisir.  Penguatan Organisasi Tani Serikat Petani Indonesia (SPI), propaganda pendesakan pelaksanaan UUPA harus terus menerus dilakukan oleh barisan tani SPI.  Masa depan Pembaruan Agraria ada di tangan kita.

Pembaruan Agraria Sejati adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur penguasaan, susunan kepemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria yang timpang yang memungkinkan penindasan manusia atas manusia, menuju tatanan baru yang bersendi kepada keadilan agraria untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dll).

Agenda pelaksanaan Pembaruan Agraria Sejati di Indonesia ini merupakan tema utama dari perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) sejak dideklarasikan tahun 1998.  Dengan demikian upaya kampanye, propaganda dan segala kegiatan yang mendorong terhadap pelaksanaan hema utama perjuangan SPI ini harus terus menerus dilakukan, hal ini berkaitan dengan pembangunan citra, identitas SPI sebagai organisasi perjuangan PAS

Peran strategis SPI adalah sebagai konsolidator utama kekuatan Petani dalam mendesakkan terlaksananya Pembaruan Agraria Sejati , sehinga Pembaruan Agraria tidak hanya menjadi harapan semata, cita-cita yang semu, dan bahkan hanya dijadikan wacana politik non populis tiap periode pemerintahan yang berkuasa.  Oleh karenanya “peningkatan kuantitas dan kualitas aksi harus terus dilakukan – tiada hari SPI tanpa aksi”

Mari Rapatkan Barisan Petani SPI untuk mempertahankan UUPA sebagai payung hukum agraria dan mendesakkan Pembaruan Agraria Sejati di Indonesia.

Jayalah Petani Indonesaia, adil dan makmur petani Indonesia.

==================================================================

Syahroni, Ketua Departemen Pendidikan, Pemuda, Budaya dan Kesenian SPI

Ada 2 komentar

  1. Raymona berkata:

    Tulisanya bermanfaat

  2. Raymona berkata:

    Minta tlng dishare di fb