Potong Anggaran Kementerian Pertanian, Pemerintahan SBY Abaikan Sektor Pertanian Indonesia

JAKARTA. Tanggal 18 Juni kemarin, Komisi IV DPR sepakat untuk memotong anggaran kementerian pertanian sebesar Rp 1.857.565.064.000 sehingga pagu APBN Perubahan tahun 2014 Kementerian Pertanian sebesar Rp. 13,613 triliyun.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, pemotongan anggaran ini semakin menegaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta para wakil rakyat di DPR mengabaikan sektor pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian bagi 26,13 juta keluarga tani di Indonesia. Henry sangat menyesalkan adanya pemotongan anggaran Kementerian Pertanian ini, karena menurutnya realita negatif ada dimana-mana. Mulai dari derasnya arus impor pangan, alih fungsi lahan, tingginya kemiskinan di pedesaan, hilangnya lima juta rumah tangga pertanian selama 10 tahun terakhir, perubahan iklim ekstrim, ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria, rendahnya nilai tukar petani rendah, hingga orang desa yang tidak sebahagia orang kota.

“Pemerintah kita memang tidak pro petani kecil. Ini sudah jadi bukti sahihnya. Lihat saja sensus BPS (Badan Pusat Statistik) Mei 2013 yang mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013,” ungkap Henry di Jakarta, kemarin (19/06).

Henry menyampaikan, pemerintahan SBY memang lebih memilih berpihak untuk kepada perusahaan-perusahaan besar pertanian, daripada petani kecil. SBY telah mengeluarkan PP no.39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal- yang membuka kesempatan bagi investor asing hampir 95 % untuk memanfaatkan dunia pertanian.

“Dari data BPS, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. Namun kehadiran perusahaan pangan ini tidak berarti apa-apa bagi kedaulatan pangan di Indonesia, karena karakteristik perusahaan memang hanya mengejar keuntungan semata. Akibatnya Indonesia tidak berdaulat pangan, impor pangan terus merajalela karena mereka mengejar keuntungan rente,” papar Henry.

Di sisi lain, Henry juga mempertanyakan kinerja Kementerian Pertanian yang tidak mampu meyakinkan DPR untuk tidak mengurangi anggarannya.

Sementara itu, Henry menambahkan, seharusnya pemerintahan SBY percaya dengan kemampuan petani kecil untuk memproduksi pangan, menyediakan makanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, FAO (Badan Pangan Dunia) saja sudah mencanangkan tahun 2014 ini sebagai Tahun Pertanian Keluarga, karena mereka (sudah) sadar kalau solusi menghentikan kelaparan di dunia bukan datang dari perusahaan pangan transnasional, namun dari tangan petani-petani kecil.

“Oleh karena itu, semoga pemerintahan Indonesia ke depannya jauh lebih pro dan berpihak kepada petani kecil untuk menjadikan Indonesia yang hebat dan berdaulat pangan,” tambah Henry.

Kontak selanjutnya:

Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668