
Ratusan buruh dan petani Jambi menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Jambi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat (01/05/2026). Aksi ini menjadi ruang bagi para petani dan buruh untuk menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan dan agraria yang masih membelit kehidupan hingga hari ini.
Aksi dipimpin oleh Sarwadi, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Jambi, bersama jajaran pengurus dan anggota dari berbagai kabupaten.
“May Day is not holiday, perayaan May Day bukan sekedar jalan-jalan tapi May Day adalah perjuangan, Partai Buruh Jambi selalu rutin melakukan kegiatan dan mengajak seluruh serikat dan gerakan mahasiswa serta gerakan masyarakat lainya untuk turut serta merayakan May Day,” ujar Sarwadi.
Dalam orasinya, Sarwadi menyoroti kondisi perekonomian Jambi yang dinilainya semakin memburuk, kondisi ini disebabkan sistem ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada para buruh. Buruh diposisikan sebagai objek yang selalu dirugikan akibat kebijakan yang tidak tepat, outsourcing dan upah murah serta kerja kontrak menjadi penyebab terhambatnya rakyat mendapatkan kesejahteraan.

Konflik agraria juga menjadi isu utama yang dibawa dalam aksi ini, sebagai praktisi pejuang agraria Sarwadi menekankan agar konflik konflik agraria agar segera diselesaikan dengan mempertimbangkan rakyat sebagai pihak yang harus diutamakan.
“Jambi juara dua untuk konflik agraria di Indonesia, karna itu selesaikanlah konflik-konflik agraria yang ada di Jambi ini yang berpihak kepada rakyat. Kalau diselesaikan kepada pemodal itu tidak menyelesaikan masalah tapi justru akan menambah masalah baru,” tegas Sarwadi dalam penyampaian poin poin tuntutan.
Penyitaan lahan-lahan petani oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga dikritisi dan dianggap bisa menjadi penyebab bertambahnya angka kemiskinan, oleh karenanya DPW SPI Jambi dan Partai Buruh Jambi berpedapat lahan sitaan Satgas PKH sebaiknya didistribusikan kepada petani-petani miskin.
“Perintah wajib untuk memperbaiki sistem distribusi tanah agar yang miskin tidak selalu miskin, karna itu harus ada intervensi dari kebijakan pemerintah dari ditingkat pusat sampai ditingkat Daerah,” kata Sarwadi.
“Menurut keterangan Pemerintah Pusat lahan yang disita PKH mencapai lima juta hektar, karna itu Partai Buruh meminta agar hasil sitaan tersebut dibagikan kepada rakat miskin yang selama ini menggarapnya, karna kalau diambil dan dikuasai agrinas, lalu rakyat kebagian apa?” sambung Sarwadi.
Pada momentum ini juga disoroti persoalan geopolitik yang sedang memanas, yang secara langsung pasti akan berdampak pada kondisi ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu salah satu tuntutan dalam May Day 2026 di Jambi ini adalah meminta kepada Gubernur Jambi melakukan upaya antisipasi agar iklim investasi terjaga sehingga ekonomi tetap tumbuh dan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi rakyat.

Aksi ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan yang diserahkan oleh Sarwadi dan diterima oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi yang diutus oleh Gubernur untuk mewakilinya.