Petani Yogyakarta Peringati May Day 2026, Soroti Tata Kelola Pertanian hingga Ketidakadilan Harga Hasil Panen

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta bersama buruh formal dan informal menggelar aksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat, (01/05/2026). Aksi ini diikuti oleh petani dari berbagai wilayah di Yogyakarta sebagai bagian dari kelas pekerja yang masih menghadapi berbagai persoalan struktural.

Rangkaian kegiatan diawali dengan long march dan dilanjutkan dengan aksi di Titik Nol Kilometer Malioboro. Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan aspirasi melalui orasi yang menyoroti persoalan kesejahteraan, termasuk tata kelola pertanina, ketidakadilan harga panen, upah, hingga iuran BPJS.

Aksi ini menekankan bahwa petani merupakan bagian dari kelas pekerja yang terdampak langsung oleh ketidakadilan sistem ekonomi, terutama dalam hal harga hasil produksi dan tata kelola pertanian.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah penertiban praktik tengkulak yang membeli gabah dan jagung di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Praktik ini dinilai merugikan petani dan memperlemah posisi petani dalam rantai produksi.

Selain itu, DPW SPI Yogyakarta juga mendorong pemerintah daerah untuk membangun sistem pendukung pertanian yang lebih berpihak pada petani. Salah satunya melalui pembentukan Bank Tani yang dapat memfasilitasi kebutuhan pembiayaan produksi, mulai dari pengolahan lahan, pemupukan, hingga biaya panen, dengan skema pembayaran setelah panen.

“Pemerintah harus menertibkan tengkulak yang membeli hasil panen di bawah harga yang ditentukan pemerintah, serta membangun sistem yang berpihak pada petani, mulai dari pembiayaan melalui Bank Tani, perbaikan tata kelola RDKK berbasis hamparan sawah, hingga penyediaan gudang, transportasi, dan fasilitas penunjang produksi pertanian,” tegas Sumantara, Ketua DPW SPI Yogyakarta.

Persoalan tata kelola pertanian juga menjadi sorotan, khususnya terkait sistem RDKK yang diusulkan berbasis hamparan sawah, bukan berdasarkan teritorial pedukuhan seperti yang selama ini diterapkan. Petani juga menuntut pembangunan gudang di setiap hamparan sawah guna menampung hasil produksi padi dan palawija sebelum didistribusikan, termasuk penyediaan fasilitas transportasi yang memadai.

Selain itu, kebutuhan akan ruang publik untuk penjemuran padi dan jagung juga menjadi perhatian, mengingat selama ini petani masih menggunakan pinggir jalan yang berisiko bagi keselamatan.

Di tengah meningkatnya harga kebutuhan di Yogyakarta, tuntutan kenaikan upah bagi buruh formal maupun informal juga disuarakan sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan kelas pekerja secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, DPW SPI Yogyakarta menyatakan akan mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan dalam aksi May Day 2026, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berpihak pada buruh dan petani.