Ribuan rakyat tani mengguncang Jakarta, menuntut pembaruan agraria

JAKARTA. Lebih dari 15.000 massa aksi yang terdiri dari organisasi petani dan organisasi rakyat lainnya memenuhi Jalan Thamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia (16/10). Massa yang tergabung dalam Komite Bersama Peringatan Hari Tani Nasional 2008 itu menuntut pembaruan agraria dan menyuarakannya ke Istana Wapres, Kementrian BUMN, DPR RI dan Mabes Polri.

Komite aksi menilai Janji pemerintah SBY-JK untuk menjalankan Pembaruan Agraria kembali diingkari. Agenda Pembaruan Agraria yang harus dijalankan untuk mengakhiri ketimpangan penguasaan tanah dan kekayaan alam lainya, tetap tidak menjadi prioritas pembangunan.

Pengabaian Pemerintah SBY-JK terhadap program pembaruan agraria, telah melanggengkan proses penindasan terhadap kaum tani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin lainnya. Tanah dan sumber kekayaan alam serta potensi tenaga kerja di negara ini tidak pernah diurus untuk kepentingan rakyat dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Komite aksi menilai krisis pangan, energi dan keuangan yang saat ini menimpa Indonesia adalah akbat dari tidak terpenuhinya hak-hak rakyat. Segenap kekayaan alam dan potensi tenaga kerja dieksploitasi tanpa batas untuk kepentingan kaum pemodal dengan melahirkan sejumlah kebijakan liberal. Hal ini tercermin dari UU Kehutanan No 41/1999, UU Perkebunan No 18/2004, UU Migas No 22/2001, UU Pertambangan No 19/2004, UU Sumberdaya Air No 17/2004, UU serta UU Penanaman Modal No 25/2007.

Ketimpangan agraria menyebabkan konflik yang merugikan rakyat kecil. Dalam konflik tersebut upaya-upaya kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani semakin meningkat dengan melibatkan aparat keamanan TNI/POLRI.

Di sisi lain ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di pedesaan diperlihatkan dengan semakin banyaknya petani tak bertanah, buruh tani dan petani gurem, sementara laju penguasaan tanah untuk usaha perkebunan, pertambangan, kehutanan serta untuk konservasi semakin meningkat

Tuntutan SPI
Dalam kesempatan orasi, Agus Rully Ardiansyah, Ketua Departemen Politik SPI yang juga salah satu koordinator aksi menyatakan bahwa Serikat Petani Indonesia (SPI) akan selalu menjadi yang terdepan dalam perjuangan pembaruan agraria. Hal tersebut dibuktikan dengan komitmen SPI sejak berdiri hingga kini untuk tetap memperjuangkan terlaksananya pembaruan agraria berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih lewat surat terbuka yang disampaikan dari Mozambik, mendesak pemerintah untuk segera mengejawantahkan tuntutan dan praktek-praktek pembaruan agraria. “Seluruh elemen rakyat dan pemerintah harus bersatu untuk mengatasi krisis pangan dengan menjalankan pembaruan agraria,” ujar Dia.

Henry yang saat ini sedang mengikuti konferensi gerakan petani internasional La Via Campesina di Maputo, Mozambik, lewat surat terbuka menegaskan bahwa SPI akan selalu menjadi yang terdepan dalam perjuangan pembaruan agraria. Terbukti, dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdirinya, SPI telah mengubah tanah absentee, perkebunan besar, dan lahan subur yang tidak digarap menjadi tanah rakyat. Tanah-tanah tersebut kini dikuasai secara adil dan digunakan untuk berproduksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan nasional.

“Kami berproduksi secara giat untuk mempertahankan hidup dan menyejahterakan anggota keluarga dan masyarakat,” tegas Henry. Lebih jauh lagi Henry menyatakan dalam kurun waktu 2007-2012, SPI berencana untuk melaksanakan pembaruan agraria dan mewujudkan 200,000 hektar lahan produktif untuk petani kecil berbasis keluarga di seluruh Indonesia.

Foto-foto aksi: