Perlu “Political Will” Untuk Implementasikan Kedaulatan Pangan di Indonesia

MEDAN. Mengarusutamakan gagasan kedaulatan pangan sudah semakin luas, perlu political will untuk mengimplementasikannya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam sebuah seminar nasional di Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara (22/05).

Dalam seminar yang bertemakan “Menggagas Ide Alternatif Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional dengan Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan” tersebut, Henry menyampaikan konsep kedaulatan pangan yang menempatkan petani kecil sebagai tulang punggung penjaga pangan adalah jawaban atas krisis pangan dan iklim.

“Untuk mengimplementasikannya tentu perlu political will, niat politik yang tulus dari pemerintahan, karena saat ini pangan berusaha dikontrol oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang hanya berorientasikan keuntungan yang melibatkan perputaran uang yang cukup tinggi, mulai dari benih, pupuk, distribusi. Mereka ingin bahan pangan dijadikan komoditas bisnis, dan mereka cenderung mendikte pemerintah agar menerapkan liberasi pangan, peran negara dikurangi untuk mengurus pangan,” papar Henry.

Hal senada diutarakan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara Zubaidah. Menurutnya pemerintah harus tegas melindungi pangan untuk rakyatnya dengan cara menerapkan kedaulatan pangan, mendukung petani-petani kecil yang bertani dengan sistem pertanian agroekologis yang ramah lingkungan, dan terus mensubsidi petani kecil dan pertanian.

Sementara itu dalam seminar yang diselenggarakan bekerjasama dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Utara (Sumut), penjabat Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi R. Hamdani Harahap menyampaikan semoga seminar ini mampu memberikan kontribusi terhadap dunia pertanian di Indonesia, khususnya dalam upaya menegakkan kedaulatan pangan.

“Semoga seminar yang menghadirkan para pembicara yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing ini mampu memberikan alternatif, sehingga Indonesia bisa berdaulat dan mandiri dalam pangan,” ungkapnya.

Marcellus Rantetana, Deputi Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Penanggulangan Kemiskinan, yang juga menjadi pemateri utusan Dillon, menyebutkan petani kecil harus diberdayakan dan didukung, sebab merekalah yang menopang pertanian Indonesia.

“Kelembagaan petani harus didukung agar petani kuat, kami juga mendukung perlindungan lahan pertanian agar tidak dikonversi sehingga kedaulatan pangan terjaga dan rakyat Indonesia tidak kelaparan,” tuturnya.

Bilter A. Sirait anggota Pokja ahli Dewan Ketahanan Pangan, yang hadir mewakili Ketua Badan Ketahan Pangan (BKP) Sumut menyampaikan, saat ini adalah momen yang tepat untuk beralih ke pertanian organik dan ekologis, meninggalkan warisan revolusi hijau, dan pertanian yg berwawasan lingkungan.

Seminar ini sendiri dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari kaum akademisi, mahasiswa, petani, nelayan, dan menghadirkan beberapa pemateri seperti Prof. Erica Laconi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Tarkus Suganda dari Universitas Padjadjaran, Prof. Ricardo C. Patricio dari Central Phillippines University, Filipina, dan lainnya.