Sesi Keempat untuk Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani
JENEWA. Negara-negara, bersama organisasi petani memulai pertemuan sesi keempat untuk finalisasi deklarasi PBB untuk hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.
Sesi keempat ini berlangsung dari tanggal 15-19 Mei 2017 di markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss.
Negara anggota dan non-anggota Dewan HAM bergabung bersama untuk membuat instrumen perlindungan dan pengakuan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Inisiatif ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 di PBB, dan telah menghasilkan dokumen-dokumen mulai dari studi, referensi, resolusi PBB, yang sudah bisa digunakan untuk perlindungan hak asasi petani. Dan tentunya tujuan akhir adalah sebuah deklarasi PBB, yang tujuannya nanti bisa diratifikasi di negara-negara di seluruh dunia untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi para produsen pangan kecil.
“Kita terus menekankan hak-hak yang paling penting untuk petani: seperti hak atas tanah, hak atas benih, hak atas keanekaragaman hayati, akses keadilan, hak untuk pendapatan yang layak, serta kewajiban negara,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) yang hadir dalam sesi tersebut.
“Draft deklarasi hak asasi petani saat ini sudah sangat bagus, petani seluruh dunia sudah mendukung keseluruhan teks PBB tersebut. Negara-negara pun mayoritas mendukung,” ujar dia lagi.
Dalam resolusi terakhir, hanya Amerika Serikat yang jelas menolak deklarasi. Negara lainnya mendukung, dan beberapa abstain.
Henry menyampaikan, tadi pagi sebelum sidang dimulai, petani Swiss anggota La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional, SPI tergabung ke dalamnya) melakukan aksi damai di depan gedung Dewan HAM PBB, mendesak agar sesi sidang kali ini akan menyimpulkan proses deklarasi Hak Asasi Petani.
“Ini adalah draft deklarasi yang ketiga yang diusulkan SPI yang tergabung dalam La Via Campesina. Kita berharap draft inilah yang bakal dipakai menjadi deklarasi. Kemanusiaan dan Bumi Pertiwi kita tak bisa menunggu lagi,” tutur Henry.
Henry menegaskan, proses ini amat sangat penting, dan petani–La Via Campesina, nelayan, masyarakat adat, buruh tani, perempuan, dan masyarakat pedesaan pada umumnya–harus dan akan terus mengawalnya agar isi deklarasi tetap mengadopsi isu-isu penting petani.
“Lagi pula, isi deklarasi ini memang berasal dari Indonesia, dan kemudian dari petani seluruh dunia,” ujarnya.
“Kita optimis. Insya Allah deklarasi ini final tahun depan,” tutup Henry.
Kontak selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668