Halal bi Halal Serba Organik di Kediaman Ketua Umum SPI

MEDAN. Ada hal yang menarik dalam acara halal bi halal dan silaturrahmi Idul Fitri 1433 H yang diselenggarakan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) di kediamannya di daerah Johor, Medan, Sumatera Utara (23/08). Semua hidangan yang disajikan menggunakan bahan pangan organik.

Menurut Henry Saragih, Ketua Umum SPI, semua hidangan yang disajikan berasal dari hasil kebunnya.

“Alhamdulillah semua makanan disini hasil dari kebun kami dan juga dari petani SPI yang tinggal di dekat sini. Untuk jeruk dibawa langsung dari Dataran Tinggi Karo,” ungkap Henry.

Henry menjelaskan, pangan organik ini ditanam dengan menggunakan sistem pertanian agroekologi,  yang bebas pestisida dan pupuk kimia serta bersumber dari tradisi pertanian keluarga yang menghargai, menjamin dan melindungi keberlanjutan alam untuk mewujudkan kembali budaya pertanian sebagai kehidupan.

Alex, petani anggota SPI menyampaikan dia dan beberapa petani lainnya yang menyediakan sayuran yang dihidangkan dalam halal bi halal kali ini.

“Dari kami berupa daun singkong, kacang panjang, timun, dan sayuran lainnya. Kami senang hasil pangan kami dinikmati di halal bi halal ini,” ungkap Alex yang merupakan petani anggota SPI Basis Medan Johor

Sementara itu halal bi halal ini juga dihadiri oleh Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho yang hadir bersama Sekda Provinsi Sumut Nurdin Lubis, Kaban Kesbangpol Linmas Sumut Eddy Syofian, dan beberapa Kepala Dinas lainnya.

Hal ini pun dimanfaatkan oleh petani, nelayan, buruh, elemen masyarakat sipil lainnya yang sebelumnya sudah berkumpul untuk menyampaikan permasalahannya.

Mengenai kasus petani SPI di Damak Maliho dengan pihak PTPN III yang telah habis Hak Guna Usaha(HGU)-nya, Gatot mengatakan bahwa pada bulan Syawal ini akan ada pertemuan khusus antara Pemprov Sumut dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji terhadap semua tanah HGU dan eks HGU yang bermasalah dengan masyarakat. Menurutnya permasalahan tanah memang sangat rumit di Sumatera Utara dan penyelesaiannya tidak bisa hanya dengan kewenangan provinsi melainkan sangat ditentukan oleh pemerintahan pusat dalam hal ini BPN dan Meneg BUMN.

Wawan, dari Aliansi Kedaulatan Rakyat (AKAR) Sumatera Utara menambahkan agar pertemuan-pertemuan informal dengan pemerintah seperti ini harus lebih sering dilaksanakan, guna menampung aspirasi rakyat dan melaksanakan tindakan kongkrit untuk langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat.

Selain pegiat ormas dan LSM , acara halal bi halal ini juga dihadiri oleh para dosen dan akademisi dan mahasiswa se-Sumatera Utara.