BOGOR. La Via Campesina Asia mengadakan konsultasi regional United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP). Konsultasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana UNDROP diimplementasikan di level nasional dan langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk memperkuat implementasi tersebut. Kegiatan konsultasi tersebut dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 – 20 Agustus 2024.
Sebanyak dua puluh peserta dari berbagai organisasi anggota La Via Campesina hadir dalam kegiatan ini. Organisasi-organisasi tersebut adalah SPI, Assembly of the Poor, North Peasants’ Federation, Panggau, Paragos, Farmer Nature Net, Mokatil, Korean Women Peasants’ Association, Nouminren, Australian Food Sovereignty Alliance, dan Movement for Land Agricultural Reform.
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut diisi dengan diskusi dan bertukar informasi terkait implementasi UNDROP di masing-masing negara asal peserta. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Henry Saragih selaku Ketua Umum SPI. Dalam sambutannya, Henry menceritakan perjuangan hak asasi petani mulai dari Indonesia hingga pengadopsiannya oleh PBB. Tidak hanya itu, Ketua Umum SPI tersebut juga menyampaikan betapa pentingnya UNDROP untuk terus diperjuangkan oleh gerakan petani demi masa depan yang lebih baik untuk kemanusiaan.
Agenda selanjutnya adalah berbagi pengalaman dan informasi terkait situasi pelanggaran hak asasi petani di tingkat nasional dan apa saja yang sudah dilakukan oleh gerakan petani di tingkat nasional dalam mengimplementasikan UNDROP. Pada sesi yang dimoderatori oleh Henry Thomas Simarmata ini, setiap organisasi diberikan waktu untuk mempersiapkan materi, kemudian perwakilan dari masing-masing organisasi maju ke depan untuk mempresentasikannya. Sesi ini berlangsung hingga hari kedua.
Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi daring oleh Genevieve Savigny, anggota Kelompok Kerja PBB untuk UNDROP. Dalam presentasinya, Genevieve menyampaikan lingkup kerja Kelompok Kerja PBB dan bagaimana La Via Campesina dapat berkontribusi baik pada kinerja Kelompok Kerja PBB maupun pada implementasi UNDROP secara umum. Setelah presentasi, sesi dilanjutkan dengan diskusi dua arah bersama peserta.
Tidak sampai di situ, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai bagaimana gerakan petani di tingkat nasional dapat berkontribusi dalam pelaporan pelanggaran hak asasi petani di PBB. Sesi ini juga dibawakan oleh Henry Thomas Simarmata. Henry menjelaskan ruang-ruang yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan tani dalam menyampaikan laporannya serta metode yang tepat untuk menyampaikannya.
Pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan, agenda dilanjutkan dengan sesi penjadwalan dan rencana aksi. Zainal yang pada kesempatan ini bertindak sebagai moderator, menginformasikan momen-momen ke depan yang dapat digunakan oleh setiap organisasi dalam mengimplementasikan UNDROP. Pada sesi ini, para peserta juga diminta untuk memberikan ide-ide mereka mengenai kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh La Via Campesina baik di tingkat regional maupun global.
Melalui konsultasi regional ini, La Via Campesina Asia berhasil mempertemukan berbagai organisasi tani dari kawasan Asia untuk memperkuat solidaritas dan strategi kolektif dalam mengimplementasikan UNDROP. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ruang refleksi atas capaian dan tantangan di masing-masing negara, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk terus memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pedesaan.