Solidaritas Petani Indonesia atas Konflik Palestina

JAKARTA. Masyarakat dunia kembali terhenyak. Dalam beberapa hari ke belakang, area pemukiman sipil masyarakat Palestina kembali diserang dengan membabi buta oleh pihak Israel melalui pengeboman udara. Akibatnya ratusan nyawa, termasuk anak-anak dan perempuan, pun melayang. Menanggapi hal ini Serikat Petani Indonesia (SPI) mengutuk keras tindakan Israel yang termasuk dalam kejahatan perang sekaligus pelanggaran serius hukum humaniter maupun hukum internasional hak asasi manusia.

Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, konflik Palestina-Israel lebih dipandang sebagai konflik antara kekuatan Islam dan Zionis Israel. Sangat sedikit informasi yang memberikan gambaran bagaimana bentuk dan dampak dari konflik tersebut terhadap kehidupan para petani di Palestina. Sejarah penjajahan Israel terhadap rakyat Palestina merupakan sejarah perampasan lahan dan pengusiran petani Palestina dari lahan pertaniannya. Untuk menguasai tanah Palestina, Zionis Israel merebut lahan-lahan pertanian yang subur dan menyisakan lahan tandus yang sulit untuk ditanami. Perjuangan rakyat Palestina merupakan perjuangan untuk merebut kembali tanah-tanah yang dirampas oleh Israel sejak tahun 1948. Perang enam hari antara Mesir dan Israel pada tahun 1967 semakin memperluas wilayah jajahan Israel dan menyisakan wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dalam 10 tahun terakhir, pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat telah mencaplok semakin luas tanah rakyat Palestina, dan menyisakan kepingan kecil tanah-tanah penduduk yang terpisah-pisah dan dibentengi oleh tembok setinggi 8-10 meter.

“Rezim zionis Israel menggunakan berbagai cara agar dapat menguasai lebih banyak tanah-tanah pertanian yang subur di wilayah Palestina. Dengan melakukan intimidasi, teror, kekerasan bahkan pembunuhan, akan mendorong petani-petani Palestina untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dan meninggalkan lahan pertaniannya,” tutur Henry di Jakarta pagi ini (13/07).

Henry melanjutkan, sebagian petani yang mengungsi untuk tinggal di wilayah lain, masih ada yang mengerjakan lahan pertaniannya dengan menempuh perjalanan sangat jauh dari pengungsian ke lahan pertaniannya untuk bertahan hidup. Namun rezim Israel  dengan segera akan menetapkan lahan tersebut sebagai tanah absente, menggusur seluruh tanaman pangan di atas lahan tersebut, kemudian disita menjadi milik Israel. Tanah-tanah pertanian yang disita tersebut kemudian dijadikan kawasan konservasi atau kawasan agro industri modern skala besar yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta milik Israel.

Henry mengemukakan, cara lainnya adalah memutus pasokan air dan berbagai input pertanian yang dibutuhkan oleh petani Palestina. Bagi petani yang masih bertahan untuk tetap tinggal di lahan pertaniannya, akan menghadapi berbagai sabotase dari rezim Israel.

“Mereka membangun pipa pengeboran air yang besar di sumber-sumber mata air utama, untuk dialirkan ke pemukiman Israel, kolam renang maupun keperluan agro industri milik Israel. Pembajakan sumber mata air tersebut menjadikan lahan-lahan petani Palestina kering kerontang dan tidak dapat lagi ditanami tanaman pangan. Kontrol ketat militer Israel terhadap peredaran benih tanaman pangan mengakibatkan sulitnya petani Palestina memperoleh benih tanaman pangan untuk menanami kembali lahan pertaniannya. Militer Israel juga melakukan kontrol ketat terhadap produk-produk pertanian petani Palestina yang akan dijual ke Israel atau sekedar melintasi perbatasan yang memisahkan antara desa satu dengan desa lainnya,” papar Henry.

“80 % penduduk di Gaza yang mayoritas adalah petani, hidup dalam kondisi miskin dan memprihatinkan dalam situasi perang. Alhamdulillah, Palestina memiliki ormas tani yang tidak mengenal lelah dalam menggalang dukungan dan solidaritas dari organisasi gerakan sosial di berbagai negara untuk membantu petani Palestina yang telah kehilangan segalanya (lahan, rumah, benih dan sarana produksi). Bantuan dalam bentuk donasi benih untuk petani Palestina dari berbagai kalangan, telah membantu petani untuk tetap bertahan dan memenuhi kedaulatan pangan rakyat Palestina.

Henry menegaskan, petani Palestina adalah garda terdepan dalam mempertahankan dan merebut kembali tanah kedaulatan bagi rakyat Palestina. Gerakan perlawanan yang terkenal dengan sebutan ‘intifada’, merupakan perlawanan yang dimobilisasi oleh para petani-petani Palestina untuk melawan penggusuran oleh militer Israel.

“Palestina melalui ormas taninya The Union of Agricultural Work Committees (UAWC) secara resmi telah menjadi anggota La Via Campesina (organisasi petani internasional) yang disahkan pada kongresnya yang keenam di Jakarta tahun lalu. Ini berarti petani Palestina tidak sendirian, mereka didukung oleh ratusan ormas tani, masyarakat adat, dan perempuan pedesaan yang berasal dari 83 negara di seluruh dunia,”  tegasnya.

Oleh karena itu, Henry menambahkan, SPI menuntut segera ditariknya serdadu-serdadu Israel dari wilayah Palestina dan menuntut pertanggungjawaban Israel atas korban-korban peluru dan bom-bom Israel. Selain itu, seruan-seruan solidaritas kepada rakyat Palestina yang diserukan oleh organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia, selayaknya ditanggapi oleh pemerintah untuk disuarakan di level internasional. Mengingat mandat dari Pembukaan UUD 1945 “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan,”

“Dan kami gerakan petani di Indonesia, akan menggalang solidaritas internasional para pembela HAM, gerakan petani, buruh, nelayan, lingkungan serta anti imperialisme dan melakukan kampanye di dalam mekanisme PBB maupun dukungan kemanusiaan lainnya,” tambah Henry.

Kontak lebih lanjut:

Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668