SPI Jambi Ikuti Aksi Solidaritas Bersama, Menuntut Keadilan Tewasnya Petani Tebo

Aksi SPI Jambi

JAMBI. Untuk yang kedua kalinya pada Selasa 10 Maret 2015, ratusan petani anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi bersama dengan beberapa lembaga di Jambi melakukan aksi solidaritas menuntut keadilan atas tewasnya Indra Pelani yang dilakukan oleh oknum URC (Unit Reaksi Cepat) milik PT Wira Karya Sakti di Kabupaten Tebo, Jambi, 27 Februari 2015 lalu. Aksi ini diikuti oleh utusan anggota SPI dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Tebo, DPC SPI Kabupaten Muaro Jambi dan utusan DPC SPI Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kantor Gubernur Jambi adalah tempat tujuan aksi ini, karena menurut Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Tebo Junawal, sejak tewasnya Indra Pelani pada 27 Februari sampai saat ini Pemeritah Provinsi Jambi belum menyatakan kejelasan sikapnya. 

“Kami mengutuk keras terhadap pembunuhan Indra dan berjanji akan melakukan konsolidasi seluruh petani di Kabupaten  Tebo untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan terhadap petani,” kata Junawal.

Hal senada dituturkan oleh Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi Sarwadi. Ia menegaskan, peristiwa tewasnya Indra ini akan menjadi momentum bersatunya kaum tani se-Jambi untuk menekan Pemerintah agar menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh.

“Kami mendesak negara segera hadir untuk membela petani di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dan kepada aparat, pihak yang berwajib untuk secepat-cepatnya memproses, mengadili pelaku tindak kekerasan. Hukum dan keadilan harus ditegakkan,” tegas Sarwadi yang juga ikut dalam aksi ini.

Sarwadi_Ketua SPI Jambi

Sarwadi menambahkan, petani butuh situasi aman dan kondusif untuk kelangsungan hidup dan memproduksi pangan bagi rakyat Indonesia.

Sementara itu, massa aksi yang mendatangi kantor Gubernur Jambi merasa kecewa, ternyata gubernur tidak berada tempat di tempat karena sedang Umroh. Massa aksi kemudian melanjutkan aksi dengan mendatangi kantor DPRD Jambi dan diterima oleh Hasan Ibrahim anggota DPRD Dapil Bungo Tebo. Kepada massa aksi, ia berjanji akan merekomendasikan pencabutan ijin PT WKS jika ternyata terjadi melakukan pelanggaran aturan.