SPI Apresiasi Upaya Pemenuhan HAM Pemerintahan Jokowi

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan apresiasinya terhadap upaya pemerintahan Jokowi dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Ketua Umum SPI Henry Saragih menyatakan, langkah-langkah pemerintah Jokowi dalam rangka pemenuhan HAM khususnya hak ekonomi sosial dan budaya patut diapresiasi.

“Sebagai Ormas Petani, SPI menilai upaya tersebut tercermin dalam program distribusi 9 juta hektar lahan dan 12,7 juta hektar perhutanan sosial, untuk menjamin hak-hak petani atas kepemilikan tanah serta hak masyarakat adat atas hak wilayah kelola hutan. Meski capaiannya belum sesuai target RPJMN, namun upaya tersebut jalan terus,” terang Henry Saragih di Jakarta, pagi ini (10/12)

Data dari Kementerian LHK menyebutkan, hingga Desember 2018 realisasi perhutanan sosial telah mencapai 2,4 juta hektar. Pada tahun 2019 ditargetkan mampu menyentuh angka 3,5 juta hektar. Meski jauh dari target (12,7 hektar), Henry menilai progres realisasi perhutanan sosial tersebut dinilai suatu kemajuan yang jauh lebih baik dari era sebelumnya. Hak kelola hutan kini diprioritaskan bagi petani di sekitar hutan dan masyarakat adat.

“Pada Seeptember lalu, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dapat dijadikan instrumen vital dalam menyelesaikan konflik agraria dan mempercepat distribusi lahan kepada petani. Serikat Petani Indonesia akan terus mengawal dan mempercepat upaya pemerintahan Jokowi merealisasikan program distribusi lahan dan perhutanan sosial, sebagai upaya pemenuhan hak-hak ekosob petani dan masyarakat adat”, imbuhnya.

Selain perpres tersebut, upaya penyelesaian konflik agraria juga ditunjukkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Inpres ini setidaknya akan menekan laju konflik-konflik agraria yang selama ini rentan terjadi di perkebunan kelapa sawit. Dalam inpres ini pemerintah akan mengalokasikan 20% luasan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan untuk diberikan kepada rakyat dan akan menunda izin-izin perkebunan yang dinilai berada dalam kawasan hutan sebagai upaya penindakan deforestasi.

Henry juga menyampaikan, hal yang patut diapresiasi oleh SPI secara khusus ialah keseriusan pemerintah untuk mendukung Deklarasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan. Teks yang secara khusus merangkum hak-hak yang melekat pada petani tersebut telah memasuki tahap akhir di PBB setelah diadopsi dan disahkan oleh Dewan HAM PBB dan Komisi Ketiga Majelis Umum PBB.

Foto oleh: M. Ikhwan

Foto oleh: M. Ikhwan

“Pemerintah Indonesia konsisten mendukung teks tersebut pada tiap voting atau resolusi yang dibuat, SPI sangat berterima kasih dalam hal ini karena teks deklarasi ini berasal dari kampung-kampung di Indonesia yang telah hampir 20 tahun diperjuangkan,” lanjutnya.

Henry Saragih menambahkan, upaya pemerintahan Jokowi yang sudah dan sedang dimplementasikan tersebut mesti diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak agar mampu terealisai sepenuhnya.

“Kita menyadari bahwa pekerjaan rumah atas isu pelanggaran HAM berat yang setiap tahun menjadi wacana dominan setiap memperingati Hari HAM belum mampu terselesaikan. Kita mendukung dan ikut mendorong pemerintah agar segera menuntaskannya,” tutupnya.