SPI Gelar Diskusi Publik: Soroti Dampak Rezim Perdagangan Bebas di Indo-Pasifik terhadap Petani

Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama UPN “Veteran” Jakarta dan Universitas Sumatera Utara menggelar Diskusi Publik “Rezim Perdagangan Bebas di Indo-Pasifik: Implikasinya terhadap Agraria, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan” di Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPI, Bogor, pada Kamis (3/9/2026). Forum ini menjadi ruang berbagi perspektif lintas negara tentang dampak rezim perdagangan bebas terhadap kehidupan petani dan masa depan pangan.

Diskusi ini diisi oleh narasumber Hartika Arbiyanti, Dosen Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jakarta; Qammar Abbas, Komite Jaringan Petani Pakistan (PKRC); serta Ali Akbar, Pemuda Tanu SPI Maluku Utara; dengan moderator Mujahid Widian, Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara/Puskahap.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, dalam pengantarnya menegaskan bahwa ruang pertemuan ini bukan sekadar tempat diskusi, tetapi bagian dari sejarah perjuangan petani.

Henry juga mengajak peserta untuk mengingat kembali peristiwa penting dalam perjuangan petani global, khususnya perlawanan terhadap WTO pada 10 September 2003 di Cancun, Meksiko. Ia mengenang aksi tragis petani Korea Selatan, Lee Kyung Hae, sebagai simbol perlawanan terhadap sistem perdagangan global yang dianggap merugikan petani.

“WTO telah membunuh petani, itu yang disuarakan saat itu. Hingga hari ini, sistem itu masih ada dan terus bermetamorfosis. Karena itu, perjuangan kita harus tetap hidup,” tegasnya.

Senada dengan itu, pengantar dari Wakil Ketua Umum SPI sekaligus Koordinator Internasional La Via Campesina Asia Tenggara dan Asia Timur, Zainal Arifin Fuad, menyoroti ekspansi kapitalisme dan liberalisme melalui berbagai rezim perdagangan regional di kawasan Indo-Pasifik.

“Perdagangan bebas hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Berbagai perjanjian regional hingga kebijakan tarif menunjukkan bagaimana tekanan terhadap negara-negara berkembang semakin besar,” jelasnya.

Dalam sesi pemaparan, Hartika Arbiyanti, Dosen Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jakarta, menguraikan arsitektur perdagangan Indo-Pasifik dan posisi Indonesia dalam rantai nilai global sektor pertanian dan pangan.

Ia mengajukan pertanyaan mendasar, “Apakah berbagai perjanjian perdagangan bebas benar-benar memperkuat pertanian Indonesia, atau justru memperdalam ketergantungan kita terhadap impor?”

Hartika turut menyoroti ketimpangan struktur perdagangan. “Ekspor kita masih didominasi komoditas mentah seperti sawit, karet, dan kelapa. Sementara impor pangan terus meningkat, dari USD 28 miliar pada 2022 menjadi USD 29,6 miliar pada 2024,” paparnya.

Ia menekankan pentingnya diversifikasi akses pasar serta hilirisasi produk agar Indonesia tidak semakin terjebak dalam ketergantungan global.

Sementara itu, Qammar Abbas memaparkan pengalaman negara-negara Asia Selatan dalam menghadapi tekanan rezim perdagangan bebas dan lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia. “Negara-negara di Global South seringkali dikontrol melalui utang dan syarat kebijakan. Ini berdampak langsung pada petani kecil,” ungkapnya.

Ia mencontohkan perjuangan petani di India dalam mempertahankan kebijakan Minimum Support Price (MSP) serta penolakan terhadap rencana perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. “Petani melawan karena produk impor bersubsidi tinggi dapat menghancurkan pasar lokal,” katanya.

Di Pakistan dan Sri Lanka, lanjutnya, kebijakan IMF telah mendorong privatisasi dan penghapusan perlindungan bagi petani. “Di Pakistan, jaminan harga minimum gandum dihapus, dan negara berhenti membeli hasil panen. Sehingga petani kecil terus berjuang melawan sistem tersebut,” jelasnya.

Dari perspektif lokal, Ali Akbar mengangkat sejarah panjang perdagangan di Maluku dan dampaknya hingga hari ini. Ia menjelaskan bahwa Maluku telah menjadi pusat perdagangan global sejak sebelum abad ke-15. “Sejarah perdagangan kita panjang, tapi juga penuh luka. Dari rempah hingga sekarang nikel, pola yang sama terus berulang hingga sekarang ini,” ujarnya.

Ia menyoroti ekspansi industri tambang nikel yang mengancam ruang hidup petani dan masyarakat adat. “Dari sekitar 3 juta hektar daratan di Maluku Utara, hampir 50% sudah masuk dalam konsesi tambang. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal hilangnya ruang hidup,” tegasnya.

Ali Akbar menekankan pentingnya pengorganisasian petani sebagai kekuatan utama menghadapi situasi tersebut. “SPI terus hadir dan mengorganisir petani secara kuat dan modern untuk mempertahankan hak-hak petani dan masyarakat perdesaan,” tambahnya.

Menutup diskusi, moderator Mujahid Widian menegaskan bahwa perdagangan bebas memiliki dua sisi. Di satu sisi menjanjikan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menciptakan kerentanan bagi petani, terutama akibat ketimpangan subsidi antara negara maju dan berkembang.

Pada diskusi ini, mengemuka bahwa perdagangan bebas tidak pernah berdiri netral: terdapat janji pertumbuhan, tetapi juga risiko yang nyata bagi petani. Pergeseran arah perdagangan global, dari rempah di masa lalu hingga nikel hari ini, menjadi pengingat bahwa tanpa perlindungan yang kuat, petani akan terus berada di posisi paling rentan dalam setiap perubahan tersebut.